DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 03 Tahun 2022

Nomor: 03
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 yaitu Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dihapus, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf b sampai huruf g diubah dan huruf h dihapus Pasal 11, dan Pasal 12 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan … SALINAN Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasif terhadap … terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoodinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan urusan kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan sub Urusan kebakaran;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan … menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
17. 17.Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
19. 19.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dan bidang pariwisata;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, sub urusan pertanian bidang perkebunan, sub urusan peternakan dan sub urusan kesehatan hewan serta bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan anggaran dan aset daerah;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. ‘f. Kecamatan …
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Kualuh Hulu dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kualuh Selatan dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kualuh Leidong dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Kualuh Hilir dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Aek Natas dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Aek Kuo dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Marbau dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Na. IX-X dengan Tipe A.
9. 2.Pasal 3 dihapus.
10. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah Kabupaten dan Badan Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit umum daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB …

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sub bagian tata usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

7.Ketentuan ayat (3) huruf b sampai huruf g diubah dan huruf h dihapus Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jabatan perangkat daerah kabupaten :
1. a.Sekretaris daerah kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati, direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A merupakan jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, direktur rumah sakit umum daerah Kabupaten kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan administrator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah Kabupaten kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten kelas A, kelas B, kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; ‘e. Lurah …
5. e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah Kabupaten, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah Kabupaten merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
6. f.Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten kelas B, Kepala Subbbagian pada unit pelaksana teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan Jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
7. g.Kepala unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
  1. 8.Pasal 12 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 4 April 2022 BUPATI LABUHANBATU UTARA, dto, HENDRI YANTO SITORUS Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 4 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dto, MUHAMMAD SUIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 115 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA: ( 3/45/ 2022)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016