DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM ,MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ,PELAKSANAAN PELAYANAN ,MONITORING DAN EVALUASI,PEMBEBANAN ANGGARAN ,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dengan melaksanakan Program Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Bupati Berkantor di Desa “BUNG DESA” sebagai salah satu inovasi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Program Bupati Berkantor di desa perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Program Bupati Berkantor di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3.Undang… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUPATI BERKANTOR DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal…

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Bupati Ngantor di Desa yang selanjutnya disebut “BUNG DESA” adalah inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati/Wakil Bupati untuk berkantor di Desa dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan dan lembaga/instansi lainnya.
8.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan… kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUNG DESA”.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan;
b.memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan transparan, dan tidak dipungut biaya; dan
c.mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Program “BUNG DESA”.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan “BUNG DESA” mengikutsertakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik.
(2)Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah membuka Stand Pelayanan.
(3)Selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan DPRD serta Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dan lembaga/instansi lainnya.

Pasal 6

Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada Pelayanan “BUNG… “BUNG DESA” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:

a.pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b.pelayanan perizinan;
c.pemeriksaan kesehatan;
d.pelayanan pajak dan retribusi;
e.pelayanan perpustakaan keliling;
f.pelayanan Keluarga Berencana;
g.pelayanan kepegawaian, oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
h.pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Usaha Milik Desa
i.pelayanan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah, tera/tera ulang, cukai tembakau dan penyelenggaraan bazar serta pasar murah;
j.pelayanan pendidikan;
k.pelayanan Informasi dan Komunikasi;
l.pelayanan pemberian bantuan pertanian/perikanan;
m.pelaksanaan sosialisasi inovasi Desa;
n.pelaksanaan pasar murah;
o.pemberian bantuan sosial
p.pelayanan pajak kendaraan bermotor
q.pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
r.pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi, oleh Polisi Resort Labuhanbatu;
s.donor darah, oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Utara;
t.loket pelayanan perbankan, oleh Bank Sumut; dan
u.Pelayanan Publik lainnya.

Pasal 7

Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan kegiatan:

a.pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan;
b.gowes sepeda dan senam bersama;
c.pertemuan dengan kelompok Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
d.pertemuan dengan kelompok tani;
e.santunan kepada warga yang tidak mampu;
f.mengunjungi warga yang sakit dan jompo;
g.pengukuhan perlindungan masyarakat;
h.Jum’at taklim dan pengajian;
i.pembinaan Perangkat Desa dan pertemuan dengan kepala Desa;
j.kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI Pasal…

Pasal 8

(1)Untuk menjaga kesinambungan pelaksana Pelayanan “BUNG DESA” dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) lokasi dalam setahun.

BAB V

PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan “BUNG DESA”, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 14 Mei 2024 2023 BUPATI LABUHANBATU UTARA, ttd. HENDRI YANTO SITORUS Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 14 Mei 2024 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, ttd. MUHAMMAD SUIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA (4-58/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUPATI BERKANTOR DI DESA I. UMUM Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi Informasi, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempermudah proses penyusunan serta meningkatkan kemandirian, hal tersebut juga diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa Pelayanan Publik merupakan amanat konsitusi dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkualitas, sederhana, mudah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelayanan Publik sebagai pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara berkesinambungan dan seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkomitmen mewujudkan Pelayanan Publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui program Bupati Berkantor di Desa. Pengaturan hukum yang mendukung diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik sesuai dengan asas umum pemerintahan serta memberi perlindungan bagi masyarakat dari berbagai penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh karena itu, di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat dibutuhkan adanya Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bupati Berkantor di Desa untuk mengatur dan mendukung hal dimaksud. Adapun maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bupati Berkantor di Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hakikatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017