DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Nomor: 38
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Penetapan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diveri{ikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {4);

(2)
1. c.untuk
(3)PRE S I DEN _12_
1. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (21, dan Pasal 12 ayat (41. Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
2. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
3. b.bentuk Inovasi Daerah;
4. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
5. d.tujuan Inovasi Daerah;
6. e.manfaat yang diperoleh;
7. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
8. g.anggaran, jika diperlukan. Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

(4)
(1)
(2)BABIV...
(3)(i) (21
(4)
(1)PRES I DEN

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 16

Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2]1, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah'

(2)Selama PRES I DEN (21 Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 18

Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada kepala Daerah.

(3)(4t
(1)(21
(3)

Pasal 19

(1)PRES I DEN

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a.Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
b.Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, danf atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2)
(3)Hak
(3)
(4)
(1)
(2)PRES IDEN Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan. Pasal 2 1 Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22

Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

(1)(21

Pasal 23

PRES I DEN

(1)(2t

Pasal 23

Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

a.dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
b.dapat diterapkan pada Daerah lain.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diveri{ikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {4);

(2)
1. c.untuk
(3)PRE S I DEN _12_
1. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (21, dan Pasal 12 ayat (41. Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
2. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
3. b.bentuk Inovasi Daerah;
4. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
5. d.tujuan Inovasi Daerah;
6. e.manfaat yang diperoleh;
7. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
8. g.anggaran, jika diperlukan. Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

(4)
(1)
(2)BABIV...
(3)(i) (21
(4)
(1)PRES I DEN

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 16

Pasal 17

Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah'

(2)Selama PRES I DEN (21 Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 18

(3)(4t
(1)(21
(3)

Pasal 19

(1)PRES I DEN

Pasal 19

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

a.Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
b.Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, danf atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2)
(3)Hak
(3)
(4)
(1)
(2)PRES IDEN Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan. Pasal 2 1 Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22

(1)(21

Pasal 23

PRES I DEN

(1)(2t

Pasal 23

Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

a.dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
b.dapat diterapkan pada Daerah lain.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023