(1)Dalam hal Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2)Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana dan Sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media masa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan PSU dimaksud.
(3)Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.
(4)Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1), belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara penyerahan PSU.
(5)Berita acara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sebagai berikut:
a.dinas yang berwenang menangani Perumahan meminta surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan /domisili di wilayah setempat;
b.Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan warga perumahan;
c.perwakilan warga perumahan menyerahkan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan PSU yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
d.berdasarkan Berita Acara Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud… Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 31 Mei 2024 BUPATI LABUHANBATU UTARA, ttd.
dto HENDRI YANTO SITORUS Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 31 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, ttd. MUHAMMAD SUIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA: (6-86/2024) dimaksud pada huruf c, maka Tim Verifikasi melakukan pengukuran dan pendataan PSU yang akan diserahkankepada Pemerintah Daerah sesuai kondisi eksisting;
(6)Dalam hal PSU sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, namun tidak memiliki bukti-bukti administrasi serah terima PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka PSU dimaksud diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat pernyataan aset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.
(8)Setelah Kantor Pertanahan setempat menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
(9)Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara PSU dimaksud.
(10)Penyerahan PSU kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
(11)Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Dalam melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, khususnya tentang Penyerahan PSU yang tidak diketahui keberadaan Pengembangnya, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terperinci, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL