DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomorl8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalab BupatiLabat;
2.Sekretariat Daerah adalab Sekretariat Daerab Kabupaten Labat;
3.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labat;
4.Inspektorat adalab lnspektorat Kabupaten Labat;
5.Dinas adalab Dinas Daerab Kabupaten Labat;
6.Badan adalab Badan Daerab Kabupaten Labat;
7.Perangkat Daerab adalab unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalab unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9.Kecamatan adalab Kecarnatan dalarn Kabupaten Labat;
10.Keluraban adalab Keluraban dalarn Kabupaten Lahat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerab dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerab Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4 . Dinas Perumahan Rakvat. Kawasan Permukiman - urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempun dan perlindungan anak;
8. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 14.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
15. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 19.Dina s Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
19. 20.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan oemerintahan bidane- oerikanan:
20. 21.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
21. 22.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 23.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunJang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1.Kecamatan Lahat, dengan Tipe A;
2.Kecamatan Merapi Barat, dengan Tipe A; 3 . Kecamatan Merapi Timur, dengan Tipe A;
4.Kecamatan Merapi Selatan, dengan Tipe A;
5.Kecamatan Pulau Pinang, den gan Tipe A;
6.Kecamatan Pagar Gunung, dengan Tipe A;
7.Kecamatan Gumay Ulu, dengan Tipe A;
8.Kecamatan Tanjung Tebat, dengan Tipe A;
9.Kecamatan Kota Agiing, denganTipe A;
10.Kecamatan Mulak Ulu, dengan Tipe A;
11.Kecamatan Jarai, dengan Tipe A;
12.Kecamatan Pajar Bulan, dengan Tipe A;
13.Kecamatan Muara Payang, dengan Tipe A;
14.Kecamatan Suka Merindu, dengan Tipe A;
15.Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, dengan Tipe A;
16.Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, dengan Tipe A;
17.Kecamatan Gumay Talang, dengan Tipe A;
18.Kecamatan Kikim Barat, dengan Tipe A;
19.Kecamatan Kikim Timur, dengan Tipe A;
20.Kecamatan Kikim Tengah, dengan Tipe A;
21.Kecamatan Kikim Selatan, dengan Tipe A;
22.Kecamatan PSEKSU, dengan Tipe A.

Pasal 4

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : .

1.Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat;
2.Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
3.Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat;
4.Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat;
5.Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
6.Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
7.Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
8.Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat;
9.Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat;
10.Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat;
11.Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat;
12.Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat;
13.Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
14.Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat;
15.Kelurahan RD PJKA Bandar Agung Kecamatan Lahat;
16.Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat;
17.Kelurahan Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

BAB III

UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentukUPT.
(2)UPT sebagaimana dima!<sud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ~asal 7 terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. BABV KEPEGAWAIAN

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…