DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BESARAN; BAB III SUMBER DANA; BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 201 7 ten tang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang telah ditetapkan dan perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
c.bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1# I t I
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kasbupaten Lamandau Nomor 176). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan : clan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
8.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian m erupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Perusahaan Umum Daerah Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disingkat PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Daerah yang kepemilikannya milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10.Dividen adalah keuntungan/bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari penyertaan modal yang merupakan pendapatan daerah. 11 . Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
12.Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada PERUMDA Bank Perkreditan Rakyat Daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah:

a.Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang;
b.Mendorong laju pertumbuhan Perekonomian Daerah; dan
c.Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB II

BESARAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam tahun Anggaran 2017 ke PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
(2)Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

SUMBERDANA

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang bersumber dari APBD dan setiap tahunnya dianggarkan pa da APBD sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar.
(2)Tatacara penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. BABV DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang secara langsung m erupakan komponen pendapatan daerah.
(2)Tatacara pembagian dividen sebagaimana dimaksud ayat (1), atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 167 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 21,146 / 2017 REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 21/HUK/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGACEMERLANG I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola yang baik termasuk dalam Tata Cara Penyertaan Modal; Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan antara lain kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan dimaksud antara lain ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, potensi ekonomi, perkembangan harga barang dan jasa, jumlah dan tingkat persaingan antara lembaga keuangan bank dan non bank, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Selain itu, Penetapan jumlah modal disetor minimum untuk pendirian BPR, diatur berdasarkan tempat kedudukan BPR yang dibagi berdasarkan Zona dan Kabupaten Lamandau tergolong dalam Zona 4 yaitu dengan klasifikasi Potensi Ekonomi lebih rendah dan persaingan lembaga keuangan lebih longar. Peraturan Daerah ini dirancang sebagai panduan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam menyalurkan Modal Setornya pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang kedepannya nanti. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat 1 Cukupjelas Ayat 2, Cukup Jelas Ayat 3, Cukupjelas Ayat 4, Cukupjelas Ayat 5, Cukupjelas Ayat 6, Cukupjelas Ayat 7, Cukupjelas Ayat 8, Cukupjelas Ayat 9, Cukupjelas I Ayat 10, Cukup jelas Ayat 11, Cukup jelas Ayat 12, Cukup jelas Pasal 2 Huruf a, Pemilik saham disini diartikan sebagai "Pemerintah Daerah" yang telah menyisihkan kekayaannya yang berasal dari APBD daerah dan bukan berasal dari pinjaman a tau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain, Huruf b, Cukup Jelas Pasal 3 Ayat 1, Penjelasan Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal. Pasal 4 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2, Cukup Jelas Pasal 5 Ayat 1, Yang dimaksud dengan "Deviden bagi BPR" yang berbadan Hukum Perusahaan daerah adalah PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh bupati dan merupakan saldo laba yang positif setelah dikurangi pajak Ayat 2 , Tata cara pembagian deviden yang telah disahkan oleh bupati dan ditetapkan sebagai berikut: ·

a.bagian laba untuk daerah 50%; b . cadangan umum minimal 15%;
c.cadangan tujuan minimal 15%;
d.dana kesejahteraan maksimal 10%; dan
e.Jasa produksi m a ksimal 10%

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 214 l

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2018