DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN; BAB III TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V PERMODALAN; BAB VI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRESITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG; BAB VII KEWENANGAN BUPATI; BAB VIII DEWAN PENGAWASAN; BAB IX DIREKSI; BAB X PEGAWAI; BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN; BAB XII TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CABANGAN; BAB XIII PEMBINAAN; BAB XIV KERJASAMA; BAB XV PEMBUBARAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah
b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dipandang perlu mendirikan lembaga yang bergerak dibidang perbankan konvensional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten ·Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); lit
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBl/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest) Bank Perkreditan Rakyat;
9.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBl/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
10.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .t
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PD BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Sampuraga Cemerlang.
10.Direksi adalah Direksi PD BPR Sampuraga Cemerlang.
11.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD BPR Sampuraga Cemerlang yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12.Pegawai adalah pegawai PD BPR Sampuraga Cemerlang.
13.Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Sampuraga Cemerlang
14.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Sampuraga Cemerlang).
15.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
16.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17.Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
18.ljazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional
19.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

Pasal 2

PD BPR Sampuraga Cemerlang dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 3

PD BPR Sampuraga Cemerlang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB II

BENTUK BADAN BUKUM DAN KEDUDUKAN Pasal 4 Bentuk badan hukum PD BPR Sampuraga Cemerlang berupa Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 5

(1)Kedudukan PD BPR Sampuraga Cemerlang di Ibu kota Kabupaten Lamandau.
(2)PD BPR Sampuraga Cemerlang dapat membuka kantor cabang hanya dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
(3)PD BPR Sampuraga Cemerlang dapat membuka kantor pelayanan kas hanya dalam Wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB ILL

TUGAS DAN FUNGSI Pasa16 PD BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
d.Melakukan kerjasama antar PD BPR Sampuraga Cemerlang dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
e.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya;
f.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang, harus memenuhi unsur sebagai berikut:
1. a.tata cara penyertaan modal;
2. b.organ dan kepegawaian;
3. c.tata cara evaluasi;
4. d.tata kelola perusahaan yang baik;
5. e.perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
6. f.kerjasama;
7. g.penggunaan laba;
8. h.penugasan Pemerintah Daerah;
9. i.pinjaman;
10. j.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
11. k.penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; I. perubahan bentuk hukum;
12. m.kepailitan; dan
13. n.penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. I I If BABV PERMODALAN

Pasal 9

(1)Modal dasar PD BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(4)Pemenuhan modal dasar dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2017 : Rp. 4.000.000.000,-
2. b.Tahun 2018 : Rp. 3.000.000.000,-
3. c.Tahun 2019: Rp. 2.000.000.000,- BABVI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG

Pasal 10

(1)Organ PD BPR Sampuraga Cemerlang terdiri dari :
1. a.Bupati;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 11

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2017