DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008 dan 27 Juni 2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan DaerahKalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65Seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
b.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
c.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
d.Bupati adalah Bupati Lamandau;
e.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
f.PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah yang disingkat PT. Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng adalah :

a.Untuk dapat meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, regional maupun global;
b.Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk;
c.Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
d.Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Persepsi maupun Bank Devisa.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Bank kalteng berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham bank Kalteng adalah sebesar Rp.19.500.000.000,-

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD Kabupaten mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

Mekanisme Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilakukan selama 4 tahun berturut-turut dengan total sebesar Rp.19.500.000.000,- dengan pembagian sebagai berikut :

a.Tahun 2015 sebesar Rp. 4.875.000.000,-
b.Tahun 2016 sebesar Rp.4.875.000.000,-
c.Tahun 2017 sebesar Rp.4.875.000.000,-
d.Tahun 2018 sebesar Rp.4.875.000.000,-

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Pebruari 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP.UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 118 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. PENELASAN UMUM Mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah, sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 perlu ditingkatkan jumlahnya, dimana Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008 dan 27 Juni 2009. Besarnya penambahan penyertaan modal tersebut adalah sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Deviden penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng sebagai berikut : No. TAHUN NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp) DEVIDEN (Rp)

1.2003 500.000.000 -
2.2004 1.000.000.000 -
3.2005 1.750.000.000 327.438.285,52
4.2006 3.000.000.000 861.762.316,05
5.2007 5.000.000.000 1.152.664.727,62
6.2008 5.000.000.000 2.035.144.071,00
7.2009 6.000.000.000 1.580.874.129,51
8.2010 6.000.000.000 1.946.772.559,00
9.2011 9.500.000.000 2.143.244.375,99
10.2012 14.375.000.000 3.034.692.521,26
11.2013 16.750.000.000 3.622.428.605,35
12.2014 19.500.000.000 ? Catatan : Deviden untuk Tahun 2014 dibayarkan pada bulan Juni 2015 (setelah rapat umum pemegang saham) dilaksanakan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020