DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dan/ atau usahanya. Penyelenggaraan Izin Lingkungan bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak terse but;
b.bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005.Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kola Lembaran Negara Tahun 2007 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990); 3
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian clan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG !ZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
5.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
6.Izin usaha dan/ atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 4
8.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Anda! adalah telaahan secara cermat dan mendalam ten tang dam pak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
9.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha clan/ atau kegiatan.
10.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha clan/ atau kegiatan.
11.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha clan/ a tau kegiatan.
12.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan basil pelingkupan.
13.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan.
15.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL.
16.Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17.Baku mutu lingkungan hid up adalah ukuran batas a tau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19.Perusakan lingkungan hid up adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hid up.
21.Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 5 Penyelenggaraan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dan/ atau usahanya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Lingkungan bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB III

DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

( 1) Setiap pelaku usaha dan/ a tau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.

(2)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
(3)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen Amdal;
2. b.formulir UKL-UPL;
3. c.SPPL.

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Ketentuan mengenai kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/ atau kegiatan.
(4)Pemrakarsa dalam menyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 6

(1)Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
(2)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai clan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
(3)Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
1. a.kerangka acuan; 6
2. b.Andal; dan
3. c.RKL-RPL.
(4)Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemrakarsa dalam menyusun kerangka acuan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2)Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperoleh saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
2. b.konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat.
(3)Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(4)Tata cara keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemrakarsa mengajukan kerangka acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
(2)Komisi Penilai Amdal Daerah melakukan penilaian terhadap kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan secara lengkap.
(3)Komisi Penilai Amdal Daerah setelah berkoordinasi dengan Tim Penilai wajib menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
(4)Kerangka acuan tidak berlaku apabila :
1. a.perbaikan kerangka acuan tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
2. b.pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
(5)Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan.
(6)Ketentuan mengenai tata cara penilaian kerangka acuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Berdasarkan persetujuan kerangka acuan yang diterbitkan, pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL. 7
(2)Pemrakarsa mengajukan Anda] dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
(3)Komisi Penilai Amdal Daerah melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Anda! dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diterima secara lengkap.
(4)Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai, Komisi Penilai Amdal Daerah menyerahkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati. (S) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dengan memuat alasan paling sedikit :
1. a.dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
2. b.pernyataan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan;
3. c.persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
4. d.kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa.
(6)Ketentuan mengenai penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLH dilarang menjadi penyusun Amdal.

Pasal 11

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
(2)UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(3)Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(4)Dalam ha! lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
(5)Tata cara penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012