DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Nomor: 27
Tahun: 2012
Ditetapkan: 23 Februari 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2.Analisis ...
2.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
7.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
11.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
12.Pemrakarsa ...
12.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
13.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Pasal 3

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 4

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2)Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

(1)Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.Andal; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
1. a.tunggal;
2. b.terpadu; atau
3. c.kawasan.
(2)Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
(3)Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
(4)Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
1. a.yang terkena dampak;
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2)Pengikutsertaan ...
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(5)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
1. a.perorangan; atau
2. b.yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1)Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
(2)Sertifikat ...
(2)Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3)Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
(4)Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
(5)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (73)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 24 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019