DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras, serasi dan berkesinambungan. Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besamya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Air tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga perlu pengelolaan yang bijaksana dan sinergi dengan sektor lain untuk dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, niaga dan industri dengan prinsip tetap terjaga ketersediaan dan kelangsungan keberadaan air, serta menjaga daya dukung dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah;
b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menmJau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan, mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan AirTanah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 20 I 1 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
5.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7.Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian 4 hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
9.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
10.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
11.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis se bagai saran a eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
12.Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
13.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
14.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
15.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara, melindungi keberadaan serta keberlanjutan keadaan, kondisi, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16.Zona adalah daerah khusus yang mempunyai fungsi tertentu dengan batas-batas yang jelas.
17.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
18.Pengembangan adalah peningkatan pemanfaatan fungsi air tanah untuk memenuhi penyediaan air tanah.
19.Pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, memulihkan kerusakan dan kualitas lingkungan yang disebabkan akibat tindakan penggunaan air tanah berlebihan tidak sesuai dengan kondisi akuifer.
20.Izin Pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
21.Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
22.Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23.Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan.
24.Amblesan tanah adalah gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (confining layer) yang umumnya berupa lapisan lempung.
25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan. 5
26.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II

FUNGSl DAN DASAR PENGELOLAAN Pasal 2 Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras, serasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT) daerah yang merupakan bagian CAT Nasional sebagai berikut :
1. a.CAT Surabaya-Lamongan dengan koordinat (bujur) 111037'38.16" - 112°50'13.76", koordinat (lintang) -06° 57' 8.69" -07° 18'37.53" seluas 2525 km.2 , meliputi lokasi Ka bupaten Bojonegoro, Ka bupaten Toban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
2. b.CAT Toban dengan koordinat (bujur) 111°46'51.66" - 112014'49.78", koordinat (lintang) -06°45'41.19 - -06059'38.54", seluas 503 km2 , meliputi lokasi Kabupaten Toban dan Kabupaten Lamongan;
3. c.CAT Panceng dengan koordinat (bujur) 112° 15'46.19" 112°33'46.55", kooordinat (lintang) -06051'47.25" - -06058'50.97" seluas 283 km2 , meliputi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
(2)CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ILL

TUJUAN, ASAS DAN LANDASAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besamya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas. 6

Pasal 6

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan pada basis CAT yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 7

(!) Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

(2)Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
(3)Ketentuan mengenai kebijakan teknis pengelolaan air tanah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(!) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah pada CAT.

(2)Strategi pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :
1. a.menyusun perencanaan konservasi air tanah;
2. b.menyusun perencanaan alokasi air tanah didasarkan pada potensi air tanah dan proyeksi kebutuhan;
3. c.menyusun sistem informasi air tanah;
4. d.mengendalikan pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi teknis dalam perizinan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan air tanah;
5. e.pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
6. f.koordinasi dan kerja sama antar lembaga pengelola sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.
(3)Ketentuan mengenai strategi pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 9

(!) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

(2)Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.

Pasal 10

(1)Perencanaan pengelolaan air tanah disusun sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah.
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan :
1. a.inventarisasi air tanah;
2. b.penetapan zona konservasi air tanah;
3. c.penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. ( 1) Rencana pengelolaan air konservasi, pendayagunaan amblesan tanah.

Pasal 11

tanah memuat dan pencegahan

(2)Rencana pengelolaan air tanah disusun dengan : pokok-pokok intrusi air program laut dan
1. a.prioritas penggunaan air, mengutamakan pemanfaatan air permukaan pada wilayah sungai yang ada disekitarnya;
2. b.berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 9 Tahun 2017