Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ltd. YUHRONUR EFENDl LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 9 Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017 BUPATI LAMONGAN, ltd. FADEL! NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR: 154-10/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
l.UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Ka bu paten Lamongan pada tanggal 10 Juli 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 07. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak sesuai dengan Lampiran CC angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan air tanah merupakan kewenangan Pemerintah maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Provinsi, dengan II. PASAL DEMI PASAL