Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 9 Tahun 2017
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN PERATURAN DAERAH DAERAH TENTANG PENCABUTAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH. 3 Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah tanggal 10 Juli 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 07) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ltd. YUHRONUR EFENDl LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 9 Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017 BUPATI LAMONGAN, ltd. FADEL! NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR: 154-10/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak sesuai dengan Lampiran CC angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan air tanah merupakan kewenangan Pemerintah maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Provinsi, dengan II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)