DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b . partisipatif; c. politis; dan d. atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom up).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7 . Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten.tang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten.tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten.tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten.tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten.tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten.tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 ten.tang Tata Cara Penyelenggaraan Kajia n Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ; 19 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten.tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten.tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten.tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten.tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten.tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 23 . Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Ten tang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 ten.tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Ten.tang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ; 25 . Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 ten.tang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225) ;
26.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ten.tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Um urn Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459) ;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539) 32 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
37.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
38.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
39.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
41.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka bu paten Lamongan (Lembaran Dae rah Ka bu paten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah Lamongan (Lembaran Daerah Lamongan Tahun 2019 Nomor 20). Ka bu paten Ka bu paten
42.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan .
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 3 . Bupati adalah Bupati Lamongan .
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
6.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
7.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mericapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
8.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa:
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
14.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 16 . Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ a tau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
17.Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD , RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional.

BAB III

TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a.teknokratik; b . partisipatif;
c.politis; dan
d.atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom up).

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD, meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; C. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
3. d.Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis; e . BabV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
4. f.Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
5. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; h . Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  1. 1.Bab IX Penutup;
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meru pakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meru pakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
(4)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6); dan
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan . Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 26 Agustus 2021 Diundangkan di Lamongan pada tanggal 26 Agustus 2021 Pj . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. ARIS MUKIYONO BUPATI LAMONGAN , ttd. YUHRONUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 10 Sali e'SbMij dengan aslinya - Hukum, JOKO NURSIYANTO NIP.' 19680114 198801 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 129-10/2021

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan pada tanggal 26 Agustus 2021 Pj . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. ARIS MUKIYONO Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ~ JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 129-10/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026 I. UMUM Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lamongan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…