DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah, Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029; Menimbang BUPATI LAMONGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2025 BUPATI LAMONGAN PROVINSJ JA WA TIMUR SALINAN Undang ...

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) ;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana ... Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Kawasan ...
19.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25.Peraturan ...
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ten tang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); Kawasan Bromo - Tengger - Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); sebagaimana ...
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018- 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
7.Perencanaan ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamongan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. KABUPATENLAMONGAN TAHUN 2025-2029. RENCANA DAERAH TENTANG MENENGAH DAERAH JANG KA PERATURAN PEMBANGUNAN MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
35.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3); Menetapkan
16.Prioritas ... Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
15.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. dan Belanja Daerah yang APBD adalah Anggaran
14.Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat
7.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output), dalam bentuk barang danjasa.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabu paten Lamongan Tahun 2025-2029.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a.holistik-tematik;
b.integratif;dan
c.spasial.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas bawah dan bawah atas.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam pen)rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
18.Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana du (2) Mekanisme ...

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMDbersifat indikatif.
(3)Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.
(4)RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(5)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
(6)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. e.Bab V
2. d.Bab IV Gambaran Umum Daerah Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penutup
3. b.Bab II
4. c.Bab III

Pasal 5

( 1) Sistematika RPJMDterdiri atas :

a.Bab I Pendahuluan Pasal 11 ...

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD. perundang-undangan. peraturanketentuansesuaidilaksanakan( 1) PENJELASAN... M. Ro'is Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PROVINS!JAWA TIMUR NOMOR 155-6 /2025 LEMBARANDAERAH KABUPATENLAMONGANTAHUN 2025 NOMOR 7 MOH. NALIKAN ttd. SEKRETARISDAERAH KABUPATENLAMONGAN Diundangkan di Lamongan pada tanggal 20 Agtrsnrs 2025 YUHRdNUR EFENDI BUPATI LAMONGAN, ttd. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 20 Agustus 2025 orang menge-tahu-inya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupatenpenempatannya Lamongan. pada tanggalberlaku

Pasal 11

ini mulaiPeraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan Berdasarkan ... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi, misi, dan program Bupati diselaraskan dengan sasaran prioritas pernbangunan nasional sebagairnana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Lamongan 2025-2045. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalarn meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lirna) tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD. RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi masyarakat di Kabupaten Lamongan. I. UMUM RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2025 Pasal 4 ... kepentingan. Huruf c Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Huruf d Yang dimaksud dengan "pendekatan atas-bawah dan bawah atas" adalah basil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan daerah. pemangkuberbagaimelibatkandengandilaksanakan Huruf a Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratik" adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah un tuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif adalah

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…