menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana - 2 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat [I Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 3 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4412) ;
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) ;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247); 9 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4444) ;
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Non1or 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Repubik Lndonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4722);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor
4725);
15.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan \~/ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repubik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repu blik lndonesia Nomor
4851);
19.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaJu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5
22.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 59);
23.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Panga..'1 Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);
24.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);
25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukirnan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N01nor 7, Tambahan Lembaran Negai-a Republik Indonesia Nomor 5188);
26.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5214) ;
27.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 019 tentang rerubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
28.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);
29.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
30.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor
5512);
31.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lLembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
32.Undang-Undang Nomor 39 TalTw1 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
33.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405);
34.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
35.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2002 Nomor 119, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4242); -- 7
37.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) ;
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2009 Nomor 881 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 ten tang Pengemban gan Sistem r en yediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Norn.or
4624) ; 4 '.2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun '.2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,, ,:: c s). "'TV J '
43.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggu langan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia --- - 8 Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44.Peraturan Pemerint.ah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tan.ah (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4859); 46 . Peraturan J"emerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004};
47.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 5048);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731) ;
49.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9
50.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5154);
51.Peratura.n Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5160);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.J013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
59.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lernbarfill Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
60.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratu ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795) ;
61.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 1-{epublik Jndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
62.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Mi11un1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
64.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun '.2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 , 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
65.Perat:uran Pemerint:ah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2281 Tambaha.>1 Lembara.'1 Negara Republik Indonesia Nomor 59);
66.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);
68.Peraturan Pemerintah Nomor 24 TaJrnn 2018 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
69.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Laban Pertanian (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2019 Nomor 17 0 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6398);
70.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan - 12 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
72.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
73.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '.l016 Nomor 8) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Femba.ngunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
74.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
75.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223) ;
76.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
77.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 ten tang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor '.225);
78.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ·- 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
79.Peraturan _Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedornan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
80.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedom.an U mum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;
81.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
82.Peraturan Menteri Negara Nomor 11/Permen/M/2008 Keserasian Kawasan Permuklman;
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perumahan dan
83.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
84.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
85.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berirnbang;
86.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
87.Peraturan .Menteri Pertania.n Nomor 07 / Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Laban, dan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
88.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
03 /PRT/M/20 12 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 137);
89.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai 14 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
90.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/20 15 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 001" Norn A•· "33} ..:J "-' l...i..l..~.&. V '
91.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sum.her Daya Air;
92.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi;
93.Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/ M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis;
94.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Pen..unaha.n Rakyat Nomor 37 /PRT / M / 2015 Tentang lzin Penggunaan Air dan/ at.au Sumber Air;
95.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
96.Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 97.
Nomor 464}; Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Peraturan Perumahan tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia 't'ahun 2016 Nomor 172);
98.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Nomor 05/PRT/M/2016 15 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pek erja a.."'1. Um um d an Perumaha..."'l Rakyat Nomcr 05/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534) ;
99.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 89);
100.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 ten tang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruan.g Daerah (Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
101.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
102.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 201 7 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
103.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 20 17 Ten tang Pedoman Pemberian Persetuj uan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tentang Rencana Tata Rua ng Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
104.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394) ;
16
105.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
106.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
107.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor l 7 Tahun 2019 tentang lzin Lokasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1085);
108.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Repubhk .Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
109.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
110.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun '.2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nornor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
111.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032 (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
112.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provins1 Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
17
113.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
114.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor l) ;
1 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lemba ran Daerah Kab u paten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
116.Peraturan Daerah Kabupaten Lam.ongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tah un 20 18 Nomor 4).
Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANO WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2039.