DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 210

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang dilengkapi dengan unsur-unsur antara lain: a. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; c. Kawasan Rawan Bencana; d. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujud kan pembangunan Kabupaten Lamongan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi 1 selaras, seimbang, dan berkelanjutan perlu memanfaatkan ruang wilayah secara bijaksana agar tercapai kesejahteraan rnasyarakat yang lebih merata;
b.bahwa agar upaya pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebiJakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam rencana tata ruang wilayah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Renca.na Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 sudah tidal< sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kabupaten Lamongan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana - 2 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat [I Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 3 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4412) ;
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4444) ;
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Non1or 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Repubik Lndonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan \~/ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repubik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repu blik lndonesia Nomor 4851);
19.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaJu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); - 5
22.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 59);
23.Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Panga..'1 Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukirnan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N01nor 7, Tambahan Lembaran Negai-a Republik Indonesia Nomor 5188);
26.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) ;
27.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 019 tentang rerubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
28.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
29.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
30.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5512);
31.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lLembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
32.Undang-Undang Nomor 39 TalTw1 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
33.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
34.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
35.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2002 Nomor 119, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); -- 7
37.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) ;
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2009 Nomor 881 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 ten tang Pengemban gan Sistem r en yediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Norn.or 4624) ; 4 '.2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun '.2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,,, ,:: c s). "'TV J '
43.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggu langan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia --- - 8 Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44.Peraturan Pemerint.ah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tan.ah (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 46 . Peraturan J"emerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004};
47.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 5048);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731) ;
49.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9
50.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
51.Peratura.n Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5160);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.J013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
59.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lernbarfill Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
60.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratu ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795) ;
61.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539), sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 1-{epublik Jndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
62.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Mi11un1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
64.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun '.2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 , 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
65.Perat:uran Pemerint:ah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2281 Tambaha.>1 Lembara.'1 Negara Republik Indonesia Nomor 59);
66.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);
68.Peraturan Pemerintah Nomor 24 TaJrnn 2018 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
69.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Laban Pertanian (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2019 Nomor 17 0 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6398);
70.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 7 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan - 12 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
72.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
73.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '.l016 Nomor 8) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Femba.ngunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
74.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
75.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223) ;
76.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
77.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 ten tang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor '.225);
78.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ·- 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
79.Peraturan _Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedornan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
80.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedom.an U mum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;
81.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
82.Peraturan Menteri Negara Nomor 11/Permen/M/2008 Keserasian Kawasan Permuklman; Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perumahan dan
83.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
84.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
85.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berirnbang;
86.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
87.Peraturan .Menteri Pertania.n Nomor 07 / Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Laban, dan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
88.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03 /PRT/M/20 12 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 137);
89.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai 14 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
90.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/20 15 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 001" Norn A•· "33} ..:J "-' l...i..l..~.&. V '
91.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sum.her Daya Air;
92.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi;
93.Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/ M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis;
94.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Pen..unaha.n Rakyat Nomor 37 /PRT / M / 2015 Tentang lzin Penggunaan Air dan/ at.au Sumber Air;
95.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
96.Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 97. Nomor 464}; Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Peraturan Perumahan tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia 't'ahun 2016 Nomor 172);
98.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Nomor 05/PRT/M/2016 15 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pek erja a.."'1. Um um d an Perumaha..."'l Rakyat Nomcr 05/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534) ;
99.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 89);
100.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 ten tang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruan.g Daerah (Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
101.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
102.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 201 7 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
103.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 20 17 Ten tang Pedoman Pemberian Persetuj uan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tentang Rencana Tata Rua ng Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
104.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394) ; 16
105.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
106.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
107.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor l 7 Tahun 2019 tentang lzin Lokasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
108.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Repubhk .Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
109.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
110.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun '.2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nornor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
111.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032 (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
112.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provins1 Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D); 17
113.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
114.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor l) ; 1 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lemba ran Daerah Kab u paten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
116.Peraturan Daerah Kabupaten Lam.ongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tah un 20 18 Nomor 4). Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANO WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

18 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan rnemelihara kelangsungan hidupnya.
5.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sisten1 j ari.ngan. prasarana dan sarana yang berfungsj sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkj memiliki hubungan fungsional. 7 . Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 8 . Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan. penga•w·asan Penataan Ruang.
10.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
11.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. l ~. Pelaksanaan pencapaian pelaksanaan 1-'enataan Ruang tujuan Penataan perencanaan adalah Ruang tata upaya melalui ruang, 19 pemanfaatan ruang dan p engendalian pemanfaatan ruang.
13.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perencanaa.."1 Tata Ruang a dalah s'..!atu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana Tata Ruang.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wtlayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
19.Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten adalah rencana tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
20.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
21.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sisternnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek fungsional. 20
22.Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23.Sistem Perkotaan adalah sistem yang menggambarkan sebarar1, fungsi dan hierarki fungsional perkotaan yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah.
24.Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan Perkotaan yang berlungsi untuk melayani kegitan skala intemasional, nasional atau beberapa Provinsi.
25.Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26.Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut rrK meru pakan kawasan Fer-kotaan. y ang berlungsi untuk melayani kegiatan skala Kecarnatan atau beberapa desa.
27.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat ,-.... permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yan g mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan. kegiatan ekonomi.
30.Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wllayah layanan prasarana skala kabupaten.
31.Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan - 21 pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari s istem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.
32.Sistem Jaringan Tr-ansportasi Darat adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi darat antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
33.Sistem Jaringan Jalan adalah suatu sistem jaringan jalan yang terd1ri dari jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, jaringan jalan yang menjadi kewenangan penumpang, timbang. kabupaten, jalan terminal bara.ng desa, terminal j embatan
34.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan Jalan kabel.
35.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
36.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendfri.
37.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
38.Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
39.Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan - 22 distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
40.Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi bar~"lg dar1 jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Perkotaan.
41.Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
42.Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan w1layah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43.Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
44.Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan d1 dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45.Frontage Road adalah jalan pendamping jalan utama yang menyediakan akses ke jalan masuk pribadi seperti kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan transportasi.
46.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
47.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, 23 pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan ciibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
48.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik j alan yang penggunaannya dimvasi oleh penyelenggara jalan mengganggu pandangan bebas konstruksi jalan , dan fungsi jalan. agar tidak pengemudi,
49.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
50.Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ a tau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
51.Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan 52. intramoda dan antarmoda angkutan konsolidasi barang/ pusat kegiatan dan/ atau tempat parkir mobil barang. barang, logistik, Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan lPortable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya m uatan pada industri, pelabuhan ataupun per'·1..anian.
53.Sistem Jaringan Kereta Api adalah satu kesatuan sjstem jaringan kereta api yang terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.
54.Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta ap1.
55.Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 24
56.Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta ap1 untuk keperluan naik turun penumpang.
57.Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, m en yusul kereta api dan atau langsir dan dapat b erfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
58.Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari alur pelayaran , lintas penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan.
59.Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang ctigunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jarmgan jalan dan/ atau Jarmgan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan. kendaraan beserta muatannya.
60.Sistem J aringan Transportasi Laut adalah adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi laut yang terdiri dari pelabuhan laut dan alur pelayaran. 61 . Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-bata s tertentu sebagai tempat kegjatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunalrnn sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan d an keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang p elabuhan serta sebagai tempat perpi.ndahan intra dan antarmoda transportasi.
62.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan intemasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 63 . Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, a1ih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbata s , merupakan 25 pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan;'atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
64.Terminal Khusus adalah terminal yang dapat d.ikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut;
65.Alur Pelayaran adalah perarran yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk d.ilayari oleh kapal di laut.
66.Sistem Jaringan Transportasi Udara adalah sistem jaringan transportasi yang terdiri dari simpul yang berwujud bandar udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. 6 7. Bandar U dara Pengumpul Dengan Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlab lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.
68.Sistem Jaringan Energi adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta Jaringan intrastruktur ketenagalistrikan
69.Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau tempat penyunpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
70.Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang iliperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit d1stnbus1.
71.Sistern J aringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi - 26 yang terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak.
72.Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.
73.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adala...l-i sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
74.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
75.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kin.1.iawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk d.igunakan pada aktivitas yang lain.
76.Sistem Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkut.an, pengolahan dan pemrosesan akhir.
77.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) adalah seluruh rangkruan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan limbah 83 termasuk penimbunan basil pengolahannya.
78.Sistem Jaringan Evah.-uasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana.
79.Jalur Evakuasi Bencana adalah jaringan jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana.
80.Ruang Evakuasi Bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.
81.Kawasan adaJah wi1ayah. yang memillkl tungs1 utama lindung atau budi daya.
82.Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu - - 27 ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan- kawasan iindung lain.
83.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihar~ kesu buran tanah.
84.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk.
85.Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan sepanjang pantai yang clifungsikan untuk ruang terbuka hiJau atau tanaman lindung dan tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya atau kawasan terbangun. Sempadan pantai merupakan daratan sepanJang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat.
86.Sempadan Sungai merupakan daratan sepanjang tepian sungai yang difungsikan sebagai perlindungan sungai dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.
87.Kawasan Sekitar Danau atau Waduk merupakan daratan sepanjang tepian waduk yang lebamya Proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Kawasan lill difungsikan sebagai perlindungan waduk dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.
88.Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
89.Cekungan Air tanah yang selanjutnya ct1singkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian - - 28 hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
90.Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menam bah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. 91 . Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memilik i 2 (dua) situs en.gar budaya a tau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau m emperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
92.Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir I dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
93.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/ jalur dan ata u mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang t umbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditana.i-n guna mend u h.ung manfaat eko1ogi, sosial, budaya , ekonomi, dan estetika.
94.Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untu k dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia , dan sumber daya buatan.
95.Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
96.Kawasan Pertanian adalah diperuntu kkan bagi kegiatan kawasan pertanian yang yang m eliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura , kawasan perkebunan, dan kawasan petema kan.
97.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memilila hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan tun gs1 utama untuk mendukung kemand1nan, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
98.Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang 29 meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
99.Kawasan Fertambangan adalah wiiayah yang memiliki. potensi sumber daya bahan tam.bang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tah..apan kegiatan pertambangan yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
100.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang W:ilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
102.Kawasan Perrnukirnan adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
103.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
104.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalar.a lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ a tau lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
105.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkt keruangan satuan sistem perrnukiman dan sistem agrobisnis.
106.Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan - - 30 masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
107.Arahan Pernanfaata..'1 Ruang \~/ilayah adala...l-i arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pem bangunan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program u tama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan
108.Ketentuan Pengendallan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan ketentuan yang dibuat/ disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan. RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
109.Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umurn yang mengatur ruang dan unsur-unsur pemanfaatan ruang yang disusun pemanfaatan pengendalian untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi r uang dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
110.Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yan g harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 111 . Izin pemanfaatan ruang adalah izm yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11'.2. lnsentil penataan ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 31
113.Disinsen tif penataan ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
114.Ketentuan lnsentif dan perangkat atau upaya Disinsentif adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan rua..'1g agar sej ala..-ri dengan rencana Tata Ruang, serta perangkat atau upaya untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
115.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
116.Orang adalah orang p erseorangan dan/atau korporasi.
117.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporas, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah la.in dala_i_11 Penyelenggaraan Penataan Ruang.
118.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
119.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad hoc, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup RTRW, meliputi:
1. a.ruang lingkup wilayah; dan
2. b.ruang lingkup su bstansi.
(2)Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah yang secara geografis - -.. 32 terletak pada koordinat 6°51 '54" sampai dengan 7 °23'6 " lintang selatan dan antara 112°4'41" sampai dengan 112°33·12 .. bujur timur.
(3)Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 462 (empat ratus enam puluh dua) desa dan 12 {dua belas) kelurah~"'l, seluas kurang lepih 175.22 1 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: a . sebelah u tara Laut Jawa.
1. b.sebelah timur Kabupaten Gresik. C. sebelah selatan: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. d . sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
(4)Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup:
1. a.Ketentuan Umum;
2. b.Ruang Lingkup; C. d. e. f. g. h . 1. j. k. l. Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kawasan Rawan Bencana; Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelembagaan Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
3. m.Pengawasan Penataan Ruang;
4. n.Sanksi Administratif;
5. o.Penyelesaian Sengketa;
6. p.Ketentuan Penyidikan;
7. q.Ketentuan Pidana;
8. r.Keten tuan Lain-La.in;
9. s.Ketentuan Peralihan; dan
10. t.Ketentuan Penutup. -

BAB ILL

VISI, MIS!, TUJUAN, FUNGSl DAN KEOUDUKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

33 Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adaJah terwujudnya ruang wilayah Daerah sebagai kawasan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Pasa14 Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

a.mewuj udkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan ~wilayah;
b.mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
c.mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah;
d.mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar {infrastruktur dan utilitas) yang memadai; dan
e.mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabu paten Lamongan secara luas dan merata.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah daerah yang am.an, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. -- - 34

Pasal 6

(1)RTRW mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.matra spasial dari Renca.'1U Pembanguo.n Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. b.penyelaras antara kebijakan Penataan Ruang nasional, provinsi, dan daerah;
3. c.pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; dan
4. d.acuan bagi instansi pemerintah, para pemangk u kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.
(2)Kedudukan RTRW dalam penyelengaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
1. a.pedoman penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Ke1ja Pernerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;
2. b.pedoman penyusunan rencana rinci Tata Ruang;
3. c.pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
4. d.pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
5. e.pedoman Penataan Ruang Kawasan Strategis;
6. f.perwujudan keseras1an pembangunan antar sektor; dan
7. g.perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembanguan di setiap Wilayah Pengembangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 - 35 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.
(2)Kebijakan Fenataan Ruang Wiiayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan i.ndustri dan paril\risata; b . pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri ;
2. c.pengembangan p u sat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3. d.pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4. e.pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegia tan pertanian , perikanan, industri dan pariwisata;
5. f.pemantapan per1indungan terhadap kawasan lindung un tu k menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan;
6. g.pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang; dan
7. h.Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Perkotaan yang ditetapkan sebagai Pu.sa t Wilayah Pengembangan.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
(2)Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan pe;rmukiman ch wilayah utara sebaga1 penunjang kegiatan industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a , meliputi: 36
1. a.mengembangkan wilayah utara sebagai kawasan pelabuhan, industri dan pariwisata; dan
2. b.mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukirnan, pelabuhan, industri dan pariwisata.
(3)Strategi untuk kebijaka.'1 pengemba.'1gan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b , meliputi:
1. a.mengembangkan wilayah tengah sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri; dan b . mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikana.11 dan industri.
(4)Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan
2. b.mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan.
(5)Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d , meliputi:
1. a.mengembangkan jalan tol sebagai bagian dari Trans Utara Pulau Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wi]ayah utara;
2. b.mengembangkan jalan arteri primer dan kolektor primer sebagai penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan, tengah dan utara serta jalan lokal pnmer yang rnenghubungkan antar pusat pelayanan kawasan; 37
3. c.mengembangkan jaringan transportasi untuk wilayah utara, tengah dan selatan;
4. d.mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fasilitas terminal tipe B di Kecama,tan Lamongan dan terminal Tipe C di Kecamatan Paciran, Brondong, Sukodadi, SukoraJne, Sugio, Mantup, Babat dan Ngimbang serta area parkir angkutan barang umum di Kecamatan Lamongan;
5. e.rnengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan kereta api komuter, sistem jalur kereta api ganda (double track) dan kereta api cepat;
6. f.mengembangkan jaringan sungai danau dan penyebe:rangan yang terintegrasi dengan terminal tipe C;
7. g.rnengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan industri, pertanian dan perikanan; dan
8. h.mengem.bangkan tra11sportasi udara yang teiintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
(6)Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk rnenunjang kebutuhan kegiatan industri dan kegiatan lain yang berkembang di Kabupaten Lamongan; b . melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata dan industii;
2. c.mengoptunalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan banjir;
3. d.mengembangkan menara pemancar bersama berupa Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah;
4. e.meningkatkan teknologi pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga melalui pengkornposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pengolahan sampah secara thermal serta teknologi sanitary land.fill dengan prinsip-prinsip "3R" (reduce, reuse, recycle) 38 serta prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah;
5. f.menyediakan sarana dan prasaran infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan
6. g.meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk-waduk serta mengoptimalka....-1 jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian.
(7)Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.mengamankan dan menjaga fungsi hutan lindung yang ada di Daerah;
2. b.mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rum.put 1aut dan estuaria;
3. c.mengamankan kawasan perlindungan setempat disepanjang aliran sungai serta disekitar waduk;
4. d.melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran , DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Daerah;
5. e.melakukan pencarian dan melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;
6. f.melakukan reboisasi/penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran, DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan sebagai pencegahan bencana banjir;
7. g.melakukan revitalisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang, instrusi air laut dan degradasi pantai; dan - 39
8. h.mengembangkan RTH pada wiJayah perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) RTH ?ublik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
(8)Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud daJa..111 PasaJ 7 ayat (2) huruf g, meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan KP2B;
2. b.meningkatkan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
3. c.meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensifikasi;
4. d.melakukan kerjasama dengan masyarakat dalarn mengelola hutan dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;
5. e.mengendalikan secara ketat penambangan pad a kawasan yang mem bahayakan lingkungan;
6. f.menyediakan kawasan untuk kegiatan industri di wilayah utara, pada koridor jalan arteri primer Surabaya - Lamongan - Babat, pada koridor jalan kolektor primer yang menghubungkan Lamongan - Mantup, dan pada koridor Babat - Ngimbang disertai dengan pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar;
7. g.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan home industry berbasis pengolahan hasil pertanian, petemakan, perkebunan, perikanan di seluruh kecamatan;
8. h.mengembangkan wi.sata alam, wisata budaya dan wisata buatan sebagai wisata andalan dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
  1. 1.menyediakan permukiman yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana permukiman serta meningkatkan kualitas pennukiman perdesaan dan perkotaan. - 40 BABV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 9

( 1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a.sistem perkotaan; dan
b.s istemjanngan prasarana.

(2)Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1 : 50.000 seba gaimana tcrcantum dalam La m piran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.PKN adalah Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbangkertosu sila;
2. b.PKL mehpuh :
  1. 1.Perkotaan Paciran - Brondong;
  2. 2.Perkotaan Babat;
  3. 3.Perkotaan Sukodadi; dan
  4. 4.rerkotaan Ngimbang. c . PPK meliputi :
  5. 1.Perkotaan Su korame;
  6. 2.Perkotaan Bluluk;
  7. 3.Perkotaan Sambeng;
  8. 4.Perkotaan Mantup;
  9. 5.Perkotaan Kembangbahu;
  10. 6.Perkotaan Sugio;
  11. 7.Perkotaan Kedungpring; 8 . Perkotaan Modo;
  12. 9.Perkotaan Pucuk;
  13. 10.Perkotaan Tikung; 41
  14. 11.Perkotaan Sarirejo;
  15. 12.Perkotaan Deket; J 3. Perkotaan Glagah;
  16. 14.Perkotaan Karangbinangun;
  17. 15.Perkotaan Turi;
  18. 16.Perkotaan Kelitengah;
  19. 17.Perkotaan Karanggeneng;
  20. 18.Perkotaan Sekaran;
  21. 19.Perkotaan Maduran;
  22. 20.Perkotaan La..ren; dan
  23. 21.Perkotaan Solokuro.
3. d.PPL meliputi:
  1. 1.Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup;
  2. 2.Desa Deketagung Kecamatan Sugio;
  3. 3.Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng;
  4. 4.Desa Centini Kecamatan Laren; dan
  5. 5.Desa Weru Kecamatan Paciran.
(2)Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistern jaringan sumber daya air; dan
e.sistemjaringan prasarana lainnya.

Isi peraturan

Teks210PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021