DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Larnongan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 18 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHMN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan, yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang 5 seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Daerah Lamongan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, serta mewakili Perumda BPR Bank Daerah Lamongan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
10.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
12.Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/ a tau barang milik daerah pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM Pasal 2 6 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Pasal 3

(1)Kantor pusat Perumda Lamongan berkedudukan Lamongan. BPR Bank Daerah di ibukota Kabupaten
(2)Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat membuka Kantor Cabang/Cabang Kantor Kas atau Unit Pelayanan Lamongan
(1)dapat pembantu, di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perumda BPR Bank Daerah Lamongan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
(2)Perumda BPR Bank Daerah Lamongan didirikan dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.mernperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendirikan Perumda BPR Bank Lamongan dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

7 Daerah kelola Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perumda BPR Bank Daerah Lamongan menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/ atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABlV MODAL Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset. 8
(3)Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Daerah Lamongan.

Pasal 7

(I) Modal Dasar Perumda BPR Bank Daerah Lamongan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp!00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(2)Modal awal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri alas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan sampa1 dengan akhir Desember 2018 telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan melalui mekanisme tam bahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Dalam ha! Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(I) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dilakukan untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah. 9

(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 9

Dalam ha! sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diputuskan oleh Bupati selaku wakil pemilik modal.

Pasal 10

Modal Perumda BPR Bank Daerah Lamongan seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. BABV ORGAN

Pasal 11

(1)Organ Perumda BPR Bank Daerah Lamongan terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 12

(1)Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan. 10
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
1. a.kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. 1.perubahan anggaran dasar;
  2. 2.pengalihan aset tetap;
  3. 3.kerja sama;
  4. 4.investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  5. 5.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  6. 6.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. 7.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  8. 8.penetapan besaran penggunaan laba;
  9. 9.pengesahan laporan tahunan;
  10. 10.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  11. 11.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2. b.kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001