DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk meningkatkan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan mewujudkan kesejahteraan Lamongan; peran serta pengawasan daerah demi masyarakat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- , / 2 Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5071) ; 7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 4 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
15.Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160);
16.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
17.Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1189); 18 . Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN LAMONGAN dan SUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERSUKAAN INFORMASI PUSLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri .
6.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7.lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Pu blik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepen tingan pu blik. 6
8.Komisi lnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/ a tau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ a tau menggunakan lnformasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
11.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
12.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, peny1mpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik.
16.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerahini. 1 7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
18.Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 7

Pasal 2

(1)Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat danterbatas.
(3)Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan , dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah; dan/atau 8
g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk

(1)
(2)menghasilkan berkualitas. layanan informasi yang

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak:

a.melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d.menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9

Pasal 6

(1)Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Badan Publik Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan Publik Daerah berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)lnformasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan Negara dan/ a tau Daerah;
2. b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; C. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d . informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan e . Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan pemberian informasi yang 10 dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Badan Publik Daerahwajib:
1. a.menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. d . membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan negara;
4. e.menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
5. f.membuat peraturan mengena1 standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. g.melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik.
(1)Badan Publik Daerah wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah;
2. b.informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik Daerah terkait;
3. c.informasi mengena1 laporan keuangan ; dan/atau
4. d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4)Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Badan Publik Daerah memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
(6)Ketentuan mengenai tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh PPID di Badan Publik Daerah.

BAB III

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 10

(1)Badan Publik Daerah wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penggunaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyebarluasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Badan Publik Daerah wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
1. a.daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.hasil keputusan Badan Publik Daerah dan pertimbangannya;
3. c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. d.rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik Daerah;
5. e.perjanjian Badan Publik Daerah dengan pihak ketiga;
6. f.informasi dan ke bij akan yang disam paikan Pejabat Publik Daerah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. g.prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan pelayanan 13 masyarakat; dan/ atau
8. h.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik Daerah menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2021