(1)PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
(2)Laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PT. BPRS yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 17 Desember 2018 BUPATI LAMPUNG BARAT, DTO PAROSIL MABSUS Diundangkan di Liwa Pada tanggal 17 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DTO AKMAL ABD.NASIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 08/801/LB/2018 PENJELASAN ATAS PENAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH I. UMUM Dalam rangka peningkatan investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasar padahal tersebut diatas penyertaan modal Kabupaten Lampung Barat telah menunjuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk pelaksanaannya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL