DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman padaperaturan perundang - undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumem bentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan atau disingkat PT. adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
8.PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat yang selanjutnya disingkat PT. BPRS adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
10.Kas Daerah adalah tempat menyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Lampung Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah untuk meningkatkan kinerja PT. BPRS sehingga dapat melayani masyarakat Lampung Barat dengan lebih baik dan dapat meningkatkan nilai tambah serta ikut membangun tatanan perekonomian daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS adalah
1. a.Melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PT. BPRS;
2. b.Memenuhi kebutuhan PT. BPRS dalam upaya pengembangan usaha dan perluasan lapangan kerja; dan
3. c.Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.efektif;
b.efisien;
c.transparan;
d.akuntabilitas; dan
e.saling menguntungkan.

BAB III

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PT. BPRS bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(3)PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Ketentuan mengenai tatacara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana di maksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
(2)Laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PT. BPRS yang diatur lebih lanjut oleh Bupati. KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 17 Desember 2018 BUPATI LAMPUNG BARAT, DTO PAROSIL MABSUS Diundangkan di Liwa Pada tanggal 17 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DTO AKMAL ABD.NASIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 08/801/LB/2018 PENJELASAN ATAS PENAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH I. UMUM Dalam rangka peningkatan investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasar padahal tersebut diatas penyertaan modal Kabupaten Lampung Barat telah menunjuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk pelaksanaannya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016