Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2015
- Nomor
- 09
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
5533);
9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA PT BANK LAMPUNG DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Beguwai Jejamo Wawai.
BAB II
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Lampung dan BUMD adalah:
BAB III BESARAN
BAB III
Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tetap mempertimbangkan :
BAB IV SUMBER DANA
BAB IV
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Lampung dan BUMD bersumber dari APBD.
Deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal kepada PT Bank Lampung dan BUMD dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laporan deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD setiap tahun tutup buku.
Sebelum laporan tentang deviden dan/ atau bagi hasil atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan, PT Bank Lampung dan BUMD wajib menyampaikan perkiraan deviden dan/ atau bagi hasil maksimal 3 bulan sebelum tutup buku pada setiap tahunnya. KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen