DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Perseroan Terbatas Bank Lampung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6398);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditempatkan pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(2)Terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penambahan sebesar Rp. 25.619.220.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan (investasi) dan/atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
(2)Penambahan dan/atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila dalam bentuk uang, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.apabila dalam bentuk barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambahkan satu ayat yaitu ayat (3) sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Keuntungan atas penyertaan modal yang dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pemerintah daerah pada perusahaan merupakan pendapatan asli daerah.
(2)Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dalam satu tahun buku disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
(3)Keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila dipandang perlu, dapat dialokasikan sebagai penyertaan modal sepanjang tidak melampaui jumlah penyertaan modal yang telah ditentukan.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengawasan atas penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Februari 2021 BUPATI LAMPUNG TIMUR, Ttd ZAIFUL BOKHARI Diundangkan di Sukadana pada tanggal 26 Februari 2021 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Ttd TARMIZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 01 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG: 01/1133/LTM/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG I. UMUM Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagaimana yang telah tergariskan di dalam APBD, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD/BUMS untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD/BUMS dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Sedangkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diamanatkan untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan PT. BANK LAMPUNG dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung program-program pembangunan daerah melalui penggalian dan peningkatan potensi daerah di bidang perbankan. Dalam perkembangannya, kinerja PT. BANK LAMPUNG mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ekonomi global maupun nasional, untuk itu sangat diperlukan modal yang cukup besar, sumberdaya manusia yang profesional serta pembangunan teknologiyang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga PT. Bank Lampung diharapkan mampu menjadi sebuah bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperkuat usaha perbankan yang ada, maka diperlukan penambahan modal yang telah ada sebelumnya sebesar Rp. 4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Terhadap modal dasar tersebut dapat dilakukan penambahan sebesar Rp. 25.619.220.000 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga mencapai Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) namun Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah dan kinerja perusahaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 53

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…