DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud adalah Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung;
9.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain;
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur;
12.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
(2)Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada PT. Bank Lampung.

Pasal 4

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditempatkan pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(2)Terhadap penyertaan modal sebagaimna dimaksud pada asyat (1) dilakukan penambahan sebesar Rp. 619.220.000,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran 2014.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
(2)Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam perjanjian dihadapan notaris.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

(1)Keuntungan atas penyertaaan modal yang dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimilik pemerintah daerah pada perusahaan merupakan pendapatan asli daerah.
(2)Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh dalam satu tahun buku disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan atas penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 09 Juni 2014 BUPATI LAMPUNG TIMUR, dto ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal 09 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dto I WAYAN SUTARJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 04 NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 7/LTM/2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG I. UMUM Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagaimana yang telah tergariskan di dalam APBD, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD/BUMS untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD/BUMS dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Sedangkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diamanatkan untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan PT. BANK LAMPUNG dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung program-program pembangunan daerah melalui penggalian dan peningkatan potensi daerah di bidang perbankan. Dalam perkembangannya, kinerja PT. BANK LAMPUNG mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ekonomi global maupun nasional, untuk itu sangat diperlukan modal yang cukup besar, sumberdaya manusia yang profesional serta pembangunan teknologiyang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga PT. Bank Lampung diharapkan mampu menjadi sebuah bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperkuat usaha perbankan yang ada, maka diperlukan penambahan modal yang telah ada sebelumnya sebesar Rp. 4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Terhadap modal dasar tersebut dapat dilakukan penambahan sebesar Rp. 619.220.000 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) namun Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah dan kinerja perusahaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud adalah Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung;
9.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain;
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur;
12.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
(2)Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada PT. Bank Lampung.

Pasal 4

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditempatkan pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(2)Terhadap penyertaan modal sebagaimna dimaksud pada asyat (1) dilakukan penambahan sebesar Rp. 619.220.000,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran 2014.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
(2)Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam perjanjian dihadapan notaris.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

(1)Keuntungan atas penyertaaan modal yang dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimilik pemerintah daerah pada perusahaan merupakan pendapatan asli daerah.
(2)Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh dalam satu tahun buku disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan atas penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.