DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Arah Kebijakan dan Tujuan 3. Hak dan Kewajiban 4. Tahapan Kegiatan 5. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 6. Pelaksanaan 7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 8. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 9. Pembiayaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Penyidikan 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat; .
a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan; Menimbang BUPATI LAMPUNG UTARA , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOllOR 2 TAHUN 2014 BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINS! LAMPUNG

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara; Mengingat
1. 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. 9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
3. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. 11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
12. 1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
13. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
14. 3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara;
15. 4.Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa am.an, dan partisipasi;
16. 5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
17. 6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;
18. 7.Pemangku kepentingan lainnya adalah kelompok/ individu/ organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup orgamsasi mencakup semua pihak yang terkait;
19. 8.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara dan memiliki kartu tanda BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATENLAMPUNGUTARA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATILAMPUNGUTARA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLAMPUNGUTARA

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

a.partisipatif;
b.transparansi;

Pasal 2

9.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
10.Program penanggulangan kemiskinan adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah;
13.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam RPJMD.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sesuai periode masing-masing pemerintah daerah. Setiap warga miskin berhak:

a.atas terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.atas pelayanan kesehatan;
c.atas pelayanan pendidikan;
d.atas pekerjaan dan berusaha;
e.atas terpenuhinya kebutuhan tanah/ perumahan;

Pasal 5

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan untuk:

Pasal 4

Bagian Ketiga Tujuan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

c.akuntabilitas;
d.keadilan;dan
e.berkelanjutan. ( 1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/ dunia usaha di Daerah berkewajiban :
a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.

(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilikiPemerintah Daerah;
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

(2)Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan. Pasa16
1. f.atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
2. g.mendapatkan linglrungan hidup yang baik dan sehat;
3. h.mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
  1. 1.berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. ( 1) Kriteria penduduk miskin, berdasarkan variabel tetap yang terdiri dari:
4. a.Luas lantai bangunan tempat tinggal;
5. b.Jenis lantai bangunan tempat tinggal;
6. c.Jenis dinding tempat tinggal;
7. d.Fasilitas tempat buang air besar;
8. e.Sumber penerangan rumah tangga;
9. f.Sumber air minum rumah tangga;
10. g.Bahan bakar untuk masak sehari-hari;
11. h.Konsumsi daging/ susu/ ayam perminggu;
12. i.Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun; J. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga;
13. k.Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas / Poliklinik;
  1. 1.Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga; m.Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
14. n.Kepemilikanaset atau tabungan. •

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Daerah secara periodik;
(2)Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 10

a.identifikasi warga miskin;
b.penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 9

BABIV TAHAPAN KEGIATAN

(1)Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPDyang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPDyang terkait atau lembaga teknis.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010