DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Nomor: 79
Tahun: 2005
Ditetapkan: 30 Desember 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
4.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

(1)Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
1. a.koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
2. b.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 3

Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 4

(1)Koordinasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(3)Koordinasi tingkat nasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.
(4)Koordinasi. . .
(4)Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur.
(5)Koordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
(6)Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 5

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 6

(1)Pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
(2)Penyusunan pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 7

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
(3)Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Pasal 9

(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diperuntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
(3)Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa secara berkala.
(2)Pendidikan . . .
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (518)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 28 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 5 Tahun 2016