DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3, angka 4, angka 6, angka 8 dan angka 14 serta huruf e angka 3; Ketentuan Pasal 17 di hapus; Ketentuan BAB IX dan Pasal 18, diiubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak, perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
7.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3, angka 4, angka 6, angka 8 dan angka 14 serta huruf e angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

d.Dinas Daerah Kabupaten Landak, terdiri dari :
1. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 6.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 3.Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipelogi B melaksanakan fungsi pajak dan retribusi daerah;
2. 2.Ketentuan Pasal 17, di hapus.
3. 3.Ketentuan BAB IX dan Pasal 18, di ubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu: ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2019 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019.
(2)Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2019. KETENTUAN PENUTUP Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang Pada tanggal, 16 Januari 2019 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang Pada tanggal, 16 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK TTD VINSENSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 1 536 TTD TTD PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daeraeh memperhatikan pedoman dari kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan Daerah dalam hal ini memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Berdasarkan penentuan hasil pemetaan tipelogi urusan pemerintahan pada perangkat daerah Kabupaten Landak maka Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 terdiri atas : No. Perangkat Daerah Kabupaten Landak Jumlah Keterangan

1.Sekretariat Daerah Kabupaten Landak 1
2.Sekretariat Dewan Kabupaten Landak 1
3.Inspektorat 1
4.Satuan Polisi Pamong Praja 1
4.Dinas 15
5.Badan 4
6.Kecamatan 13 Status Quo, terdiri :
1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1
2.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1
3.Rumah Sakit Umum Daerah 1 TOTAL OPD 39 Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah dengan pelaksanaan evaluasi penataan kelembagaan dan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 17

Dihapus Pasal 18 ayat (3) Berlaku sejak tanggal pelantikan TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 83

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…