DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. BUPATILANDAK, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATENLANDAK NOMOR ? TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENLANDAK BUPATI LANDAK PROVINS! KALIMANTANBARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

Pasal 1

. BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENLANDAK Menetapkan MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLANDAK dan BUPATILANDAK Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah;
7.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah;
8.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan;
9.Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
10.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11.Badan Daerah adalah perangkatdaerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya;
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Landak: merupak:an Sekretariat Daerah dengan TipelogiA;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Landa.k merupakan Sekretariat DPRDdengan TipelogiB;
c.lnspektorat Daerah Kabupaten Landakmerupakan lnspektorat dengan TipelogiA;
d.Dinas Daerah Kabupaten Landak, terdiri dari :
a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas. Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas

Pasal 2

15.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
16.Satuan Penclidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan
17.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Landak;
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Landak..

(1)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

( 1 l Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.

(2)-Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal. ..

Pasal 7

(I] Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPf) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2)Unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagahnana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasi.fikasi.
(3)Klasifikasiunit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
1. b.unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah ke1as B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4)Pembentukan UPI' dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih Ian.jut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati setelah clikonsultasikan secara tertulis kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan ta.ta kelola rum.ah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. {4) Rumah sakit daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina clan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan keuangan rum.ah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb a tau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana telmis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 12

BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah palingbanyak 3 (tiga)staf ahli.

Pasal 11

BABIV STAF AHLI Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang sebelumnya sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

(1)Prangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan
(1)Perangkat daerah diisi oleh PegawaiAparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2017