DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai definisi-definisi yang berkaitan dengan kearsipan, termasuk Daerah, Pemerintah Daerah, Kearsipan, Arsip, Records Management, Lembaga Kearsipan, dan lain-lain. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP: Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya, serta memiliki ruang lingkup yang mencakup penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, dan peran serta masyarakat. BAB III ASAS DAN PRINSIP: Penyelenggaraan Kearsipan diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul (provenance), aturan asli (respect des fonds), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, nondiskriminatif, dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN: Tanggung jawab dan kewajiban Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah berada pada Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pimpinan Lembaga Kearsipan, dan Kepala Satuan Kerja Kearsipan pada setiap SKPD. BAB V PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN: Penetapan kebijakan kearsipan Kabupaten ditetapkan dalam Rencana Strategis Kearsipan Kabupaten, yang menjadi pedoman dan arah kegiatan kearsipan. BAB VI PEMBINAAN KEARSIPAN: Pembinaan Kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan kepada SKPD, Pemerintah Desa dan Kelurahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan perguruan tinggi yang ada di Daerah. BAB VII PENGELOLAAN ARSIP: Pengelolaan arsip meliputi arsip dinamis dan arsip statis, yang harus dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah kearsipan. BAB VIII PRASARANA DAN SARANA: Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kearsipan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi gedung, ruang, dan peralatan kearsipan. BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA: Penyelenggaraan Kearsipan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia Kearsipan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. BAB X PENDANAAN: Pendanaan untuk Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB XI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN: Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang ada di daerah. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT: Masyarakat memiliki peran serta dalam Penyelenggaraan Kearsipan, baik melalui penciptaan arsip maupun penyelamatan arsip. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN: Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kearsipan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. BAB XIV KETENTUAN PIDANA: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan arsip negara, warisan budaya, dan informasi publik diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. BAB XV KETENTUAN PENUTUP: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang ada di daerah Kabupaten Landak maka arsip perlu dikelola secara profesional sejak tahap paling awal terciptanya arsip sampai dengan tahap akhir pemanfaatan suatu arsip;
c.bahwa sampai saat ini penyelenggaraan kearsipan di daerah Kabupaten Landak belum dikelola secara baik, terutama arsip vital dan arsip statis belum dikelola secara sentralistik pada lembaga kearsipan daerah;
d.bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kearsipan merupakan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
15.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
16.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
17.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
18.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada 3 Pemerintahan Daerah;
19.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah;
20.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
21.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Daerah Landak Nomor 13);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Landak.
6.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8.Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9.Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus- menerus.
11.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
13.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang 4 telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14.Pencipta Arsip adalah Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan Arsip Dinamis.
15.Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
16.Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
17.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
18.Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
19.Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
22.Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
23.Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
24.Retensi adalah jadwal penyimpanan arsip yang menjadi dasar pelaksanaan penyusutan arsip.
25.Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
26.Jadwal retensi arsip, yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
27.Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
28.Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
29.Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sitem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
30.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasioanal Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah. 5

Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai penyelenggaran kearsipan;
b.menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c.menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e.mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan Daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
f.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g.menjamin keselamatan aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
h.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul (principle of provenance);
e.aturan asli (principle of original order);
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
i.keantisipatifan;
j.kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
l.kemanfaatan;
m.aksesibilitas; dan
n.kepentingan umum.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH

Pasal 5

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan di Daerah meliputi kegiatan:
1. a.pengelolaan arsip; dan
2. b.perlindungan dan penyelamatan arsip.
(2)Pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengelolaan arsip dinamis;
2. b.pengelolaan arsip statis;
3. c.pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN di daerah; dan
4. d.kelembagaan pengelolaan arsip di daerah.
(3)Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemusnahan arsip di lingkungan daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; 6
2. b.perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana;
3. c.penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabungkan dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. d.autentifikasi; dan
5. e.melakukan pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang.

BAB IV

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pasal 6

(1)Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap:
1. a.arsip vital; b.arsip aktif; dan
2. c.arsip inaktif.
(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
3. c.penyusutan arsip
(3)Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggungjawab pencipta arsip.
(4)Pengelolaan arsip dinamis pada Pemerintahan Daerah dan/ atau BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
(5)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.

Pasal 7

(1)Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi.
(3)Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi dan konteks arsip.
(4)Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pencipta arsip mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat.
(5)Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan serta akses arsip.

Pasal 8

(1)Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus diregistrasi.
(2)Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman.
(3)Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian. 7

Pasal 9

(1)Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima.
(2)Penerimaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi oleh pihak yang menerima.
(3)Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015