DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, Perubahan RPJMD, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022. Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pembangunan selama 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut:
(2)Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.basil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar di tingkat Daerah dan nasional; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan tingkat Daerah yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/ atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABV

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 21 November 201 7 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 21 November 2017 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD ALPIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (12/2017) Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Landak, SH NIP.19 903 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022 I. UMUM Bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan berdasarkan perintah dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ini dituangkan dalam RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA". Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dari visi dan misi inilah kemudian akan dituangkan kedalam RPJMD 2017-2022 menggantikan visi dan misi bupati terdahulu. Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017- 2022 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, hal ini karena RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip- prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- udangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 272 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra-PD di lingkungan pemerintah Kabupaten .Landak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019