DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: PENDAHULUAN. BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. BAB III: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. BAB IV: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. BAB V: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH. BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB IX: PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 serta penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, perlu segera dilakukan perubahan; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017-2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 71) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
7. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
8. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
9. i.BAB IX : PENUTUP.
(2)Ketentuan mengenai sistematika RPJMD dan perubahan substansi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dasar Perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 terkait dengan:

a.Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak; dan
b.Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyangkut:
1. 1.indikator kinerja utama dalam RPJMD belum sepenuhnya mengakomodir Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah;
2. 2.program dan kegiatan pendukung kurang sesuai untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah; dan
3. 3.penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 agar tujuan dan sasaran antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Landak dapat bersinergis dalam melaksanakan pembangunan.
4. 3.Ketentuan BAB IV dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 November 2019 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 28 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSENSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 12 / 2019 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 – 2022 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Perubahan RPJMD ini dilaksanakan berdasarkan perintah dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ini dituangkan dalam RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”. Perwujudan visi ini dibarengi dengan semangat yang mulia yaitu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dari visi dan misi inilah kemudian akan dituangkan kedalam RPJMD 2017-2022 menggantikan visi dan misi bupati terdahulu. Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, hal ini karena RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangkukepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra-PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3A

Ayat (1) Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang akan Berlaku di Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, dimana akan terjadi perubahan yang akan diakomodir yaitu sebagai berikut:

1.Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada OPD akan adanya Bidang atau Seksi/Subbid/Subbag baru, dan;
2.Penyesuaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD akibat pergeseran Seksi/Subbid/Subbag antar OPD. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 90

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 3

Pasal 3A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 3

Pasal 3A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017