DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini berisi definisi dan pengertian terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, jenis-jenis Pakaian Dinas (PDH, PSL, PDL, PDU), Atribut, Kelengkapan Pakaian Dinas, serta kewajiban dan tujuan penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN di Kabupaten Landak. BAB II: PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Bab ini mengatur jenis-jenis Pakaian Dinas ASN di Kabupaten Landak, termasuk Pakaian Dinas Harian (PDH Khaki, Kemeja Putih, Batik/Tenun/Lurik), Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu, Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), serta seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, lengkap dengan ketentuan penggunaannya berdasarkan hari dan jabatan. BAB III: ATRIBUT PAKAIAN DINAS Informasi bab ini tidak dapat terdeteksi sepenuhnya dari konten yang tersedia, namun Bab ini umumnya mengatur tentang atribut yang wajib digunakan pada Pakaian Dinas. BAB IV: KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Informasi bab ini tidak dapat terdeteksi sepenuhnya dari konten yang tersedia, namun Bab ini umumnya mengatur tentang kelengkapan Pakaian Dinas, seperti tutup kepala, sepatu, dan lainnya. BAB V: PAKAIAN DINAS ASN WANITA HAMIL Bab ini mengatur jenis dan model Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki, Kemeja Putih, Batik/Tenun/Lurik, Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) bagi ASN wanita yang sedang hamil. BAB VI: PENDANAAN Bab ini menetapkan bahwa Pendanaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bab ini mengatur wewenang Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan dan melalui Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas. BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN Informasi bab ini tidak dapat terdeteksi dari konten yang tersedia, namun Bab ini umumnya mengatur masa transisi penggunaan peraturan lama ke peraturan baru. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP Informasi bab ini tidak dapat terdeteksi sepenuhnya dari konten yang tersedia, namun Bab ini umumnya berisi ketentuan pencabutan peraturan lama dan penetapan tanggal mulai berlaku Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala Daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ini diundangkan;
b.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban ;
c.bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten - 2 Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. - 3
8.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan. 1 1 . Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat dengan PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12.Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian batik resmi yang dikenakan oleh anggota KORPRI, yaitu seluruh ASN di Indonesia. Batik ini dipakai setiap tanggal 17 atau pada acara-acara khusus tertentu di lingkungan instansi pemerintahan. Batik ini menjadi simbol profesionalisme dan loyalitas para anggota KORPRI dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
13.Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
14.Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (KORPRl) adalah simbol kehormatan yang digunakan oleh anggota KORPRI, yaitu seluruh ASN yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah. Lencana ini biasanya berbentuk logo KORPRI, yang menampilkan gambar gunungan atau tumpal, melambangkan kearifan, keteguhan, dan pengabdian.
15.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
16.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
17.Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet (jengle pet), topi dan sejenisnya.
18.Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
19.Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
20.Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita - 4 semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah. 2 1 . Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
22.Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak meliputi:

a.pakaian Dinas Harian;
b.pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.pakaian Sipil Lengkap;
d.pakaian Dinas lapangan;
e.pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.pakaian Dinas upacara Camat; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.pakaian Dinas Harian khaki;
b.pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat - 5 pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, harijumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Bupati.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sopan, bebas dan rapi dengan tetap memperhatikan etika berbusana.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu diluar dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi; - 6
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.mengikuti dan menghadiri pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi merah, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 1 1 Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021