DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

I KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi dan pengertian dari berbagai istilah kunci yang digunakan dalam Peraturan Daerah, terutama yang berkaitan dengan Pemuda dan Pelayanan Kepemudaan. II ASAS DAN TUJUAN Bab ini menetapkan dasar-dasar moral dan filosofis (asas) serta sasaran akhir (tujuan) dari Pembangunan Kepemudaan di Daerah. III ARAH, DAN STRATEGI Bab ini mengarahkan Pelayanan Kepemudaan untuk menumbuhkan patriotisme dan meningkatkan peran aktif Pemuda, serta merumuskan strategi pelaksanaannya. IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bab ini menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab operasional Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kepemudaan, yang dilaksanakan oleh Bupati dan Dinas terkait. V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA Bab ini mengatur peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, serta menjabarkan tanggung jawab dan hak-hak yang mereka peroleh. VI PERENCANAAN Bab ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan, yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah. VII PELAYANAN KEPEMUDAAN Bab ini menjabarkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan secara teknis melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda (kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, kreatifitas, dan wawasan). VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN Bab ini mengatur pembentukan Tim Koordinasi dan pelaksanaan kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan dunia usaha. IX PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Bab ini mengatur penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan oleh berbagai pihak. X ORGANISASI KEPEMUDAAN Bab ini mengatur hak Pemuda untuk membentuk organisasi, fungsi, dan kewajiban pendaftaran organisasi tersebut, termasuk sanksi administratifnya. XI PERAN SERTA MASYARAKAT Bab ini menetapkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan. XII PENGHARGAAN Bab ini mengatur pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemuda berprestasi, organisasi, atau pihak lain yang berjasa dalam memajukan potensi Pemuda. XIII PENCATATAN DAN PELAPORAN Bab ini mengatur kewajiban Organisasi Kepemudaan untuk tercatat dan melaporkan kegiatan, serta penyelenggaraan sistem informasi Kepemudaan. XIV PEMBINAAN Bab ini menetapkan tanggung jawab Bupati dalam melakukan pembinaan kepemudaan, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi. XV PENDANAAN Bab ini mengatur bahwa pendanaan Pelayanan Kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. XVI KETENTUAN PENUTUP Bab ini mengatur masa transisi bagi Organisasi Kepemudaan yang sudah ada dan penetapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
b.bahwa Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui Pelayanan Kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan , Pemerintah daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. 3.Undang - Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 . Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kepemudaan dan olahraga.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga.
7.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai ha! yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala ha! yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda. 1 1 . Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peranaktif Pemuda.
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
14.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan,dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
19.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian danperanan dalam bidang Kepemudaan.
20.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahandan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepemudaan. 2 1 . Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
23.Kabupaten Layak Pemuda adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, msyarakat dan dunia usaha secara terencana dan sistematik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk;

a.terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.tercapainya Daerah sebagai Kabupaten Layak Pemuda; dan
c.bertambahnya jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai bidang.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

ARAH, DAN STRATEGI

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa,dan negara.

Pasal 6

(1)Pelayanan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
2. b.pendampingan Pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009