DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.bahwa untuk mendukung keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serta Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota DPRD) ;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rnaka perlu ditetapkan Hak Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah;
d.Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnernbentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten Landak. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomro 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik _Indonesia Nomor 4578) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Neg~ra R~publik Indonesia Tahun 2015 Nom~r 2036) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 57). .-- ··- Dengan Persetujuan Bersama D~WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang_ memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Fraksi adalah Fraksi -- Fraksi DPRD Kabupaten Landak.
7.Pimpinan DPRD Adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.
8.Anggot~ DPRD ad~lah pejabat da~rah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Landak.
9.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10.Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Landak.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Penghasilan adalah Hak Keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang epresentasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong penigkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan Medical check up, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah tangga negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggol:a DPRD Atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Angota DPRD.
16.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan rapat - rapat DPRD. 17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, wakil ketua, sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
19.Tunjangnan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorog peningkatan Kinerjanya.
20.Tunjangan Reses adalan tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok -- pokok pikiran DPRD.
21.Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membi~yai penylengg~r~an Pemerintahan Daerah.
22.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepda setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
23.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
24.Jaminan Kematian adalah perlindungn atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
25.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan Bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
27.Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelalaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
28.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
29.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
30.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari - hari.

BAB II

iSS D~N TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Efisiensi;
b.Efektifitas;
c.Kewajaran;
d.Rasionalitas; dan
e.Manfaat.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk :

a.Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
b.Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.Mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ; dan
d.Mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan k~s~jahteraan m~syarakat;

BAB III

-·----- ------------ RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait:

a.Penghasilan Pimpinan dan Administratif DPRD;
b.Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Administratif DPRD;
c.Uangjasa pengabdian Pimpinan dan AdministratifDPRD;
d.Belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
e.Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Administratif DPRD.

BAB IV

PEMBER~AN H~K EUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.
(2)Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.Penghasilan;
2. b.Tunjangan kesejahteraan;
3. c.Uangjasa pengabdian; dan
4. d.Belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 6

(1)Peningkatan Kinerja, dalam.pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas fungsi:
1. a.Pembentukkan Peraturan Daerah ;
2. b.Anggaran; dan
3. c.Pengawasan.
(2)Fungsi DPRD dalam pembentukkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilaksanakan dengan cara:
1. c.Membahas Rancangan Peraturan Daeah bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui;
2. b.Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah ; dan
3. a.Menyusun Program pembentukkan Peraturan Daerah bersama Bupati.
(3)Fungsi Anggaran sebagaimana dimasksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
1. a.Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
2. b.Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
3. c.Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
4. d.Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBb.
(4)Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: .
1. a.Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. b.Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
c.Meminta Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Menetapkan pokok - pokok pikiran DPRD Dalam rangka memberikan mi~suk~n, s~r~n d~n p~ndanganny~ di dal~r p~ny~sun~n APBD; (a).
e.Melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
f.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -- undangan. BABV PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

(1)Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas :
1. a.Uang representasi;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan beras;
4. d.Uang paket;
5. e.Tunjangan jabatan;
6. f.Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
7. g.Tunjangan Komunikasi Intensif;
8. h.Tunjangan Reses; dan
9. i.Tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. _Bagian Kedua Uang Refresentasi

Pasal 9

�

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (20 huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinann dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
2. b.Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. c.Uang represent~si Anggot~ DPRD seb~sar 75% (tujuh p~luh lira persen) dari uang representasi Ketua DPRD. _ _ . Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 10

(1)Tunjanigan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017