DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Langkat pada pihak ketiga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ditetapkan mengenai maksud dan tujuan penyertaan modal, prinsip penyertaan modal, bentuk- bentuk penyertaan modal pihak ketiga. Kemudian diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga hinggal hasil usaha, serta pengendalian dan pembinaan yang dilaksanakan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2011 tentang
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592 ) ,
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Naomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daeah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Langkat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah urusan unsur yang menjadi berkedudukansebagaiunsurpenyelenggarayang pemerintahan daerah. 6.Perangkat Daerah adalah PerangkatDaerahKabupaten Langkatyangtugasdanfungsinyaterkaitdengan PenyertaanModal. 7.PihakKetigaadalahInstansiatauBadan Usahadanatau perseoranganyangberadadiluarorganisasiPemerintah Daerah,antaralain PemerintahPusat,Pemerintah Daerah lainnya,BadanUsahaMilikNegara, BadanUsahaMilik Daerah,UsahaKoperasi,SwastaNasionaldanatauSwasta Asing yangtundukpada HukumIndonesia.
8.ModalDaerah adalahkekayaan daerah(yang belum dipisahkan)baik berwujuduang maupunbarangyang dapatdinilaidengan uangseperti Tanah,Bangunan, Mesin-mesin,Inventaris,Surat-surat berharga,Fasilitas dan hak lainnya. 9.PenyertaanModalDaerahadalah penempatan sejumlah danadanataubarangdaerahdalamjangkapendek maupun panjangdalam suatu usaha dan atau pemanfaatan modaldaeraholehpihakketigadengansuatu imbalantertentu. 10.PerseroanTerbatas,yang selanjutnya disebutPerseroan, adalahBadan hukumyangmerupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan peijanjian,melakukan kegiatanusahadenganmodaldasaryangseluruhnya terbagidalam saham,danmemenuhipersyaratanyang ditetapkan dalamUndang-undangNomor40Tahun2007 tentangPerseroanTerbatassertaperaturan pelaksanaannya. 11.PerusahaanDaerahadalah perusahaanyang modalnya untukseluruhnyaatausebagian berasal dari kekayaan daerahyang dipisahkan. 12.AnggaranPendapatan danBelanja Daerah adalah AnggaranPendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Langkat. 13.Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan ModalDaerah kepadaPihak KetigadanatauBadan Pengelola KeuangandanAsetDaerah. dan saling Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Badan UsahaMilik Pemerintah /Daerah /Swasta bertujuan : a.Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; b.Meningkatkan pertumbuhanekonomimasyarakatdan Daerah; c.Menambahpendapatatanmasyarakat danpenyerapan tenaga keija.
(2)Untukmencapaitujuansebagaimanadimaksudpadaayat
(1),PenyertaanModalDaerah padaBadan UsahaMilik dilaksanakanberdasarkanPemerintah/Daerah/Swasta prinsip-prinsipekonomipemsahaanyangtransparan dan akuntabilitas. BABIII PRINSIPPENYERTAANMODAL Pasal 4 PrinsipPenyertaanModalDaerahpadaPihakKetigaadalah menganggarkankekayaanPemerintahDaerah yang diinvestasikandalam bentukinvestasi jangka pendekmaupun jangka panjang. a.Pendirian Perseroan; b.PembelianSaham; c.KontrakManajemen,Kontrak Produksi,Kontrak Bagi Keuangan,KontrakBagiHasilUsahadanKontrakBagi Tempat Usaha; d.PenempatanModalpadaBadan UsahaMilikDaerah.

BAB IV

BENTUKPENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 PenyertaanModalDaerah pada Badan UsahaMilik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakanmelaluiantara lain:

Pasal 6

(1)PenyertaanModalDaerah dilakukanpadaBadan Usaha MilikDaerahantaralain kepada: a.Perusahaan DaerahAirMinum/ Tirta Wampu, sebesar: (a)Rp.46.220.073.000,-(empat puluh enam milyardua ratus dua puluh juta tujuh puluhtiga ribu rupiah) penyertaanmodal nonkasyang dilaksanakan tahun2016. (b)Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyarrupiah)
1. b.PT. Bank Sumut, sebesar Rp.25.143.380.000.(Dua puluhlima juta seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. c.PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Langkat, sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah).
(2)PenyertaanModalDaerahsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufasub(b)dilaksanakanselama 5(lima) tahun(tahun2015s/dtahun2019)dandiberikan secara bertahap setiaptahunnyasesuaidengankemampuan keuangandaerah.
(3)PenyertaanModalDaerahsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufb adalah sebagaiberikut: s/dTahun2014 -Tahun2015 -Tahun2016 -Tahun2017 -Tahun 2018 -Tahun2019 Rp.15.143.380.000,- Rp.2.000.000.000,- Rp.2.000.000.000 Rp.2.000.000.000,- Rp.2.000.000.000,- Rp.2.000 000.000. T Rp.TotalPenyertaan 25.143.380.000
(4)PenyertaanModalDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf cdilaksanakansecarabertahapselama limatahun(2015-2019),dalamrangka pemenuhan modal dasarPD.BPRLangkatsebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten LangkatNorrior7Tahun 2009tentang PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat(PD.BPRLangkat).

Pasal 7

(1)PenyertaanModalDaerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuanDPRDdan dianggarkan dalamAPBD Kabupaten Langkat.
(2)Besamya nilai Penyertaan Modalsebagaimana dimaksud pada Pasal6ayat(1)huruf asubb,hurufbdanhuruf c dapatdisesuaikan apabila kemampuan keuangan Daerah pada Tahunberkenaan tidak memungkinkan.
(3)Seluruh PenyertaanModalsebagaimanadimaksudpada Pasal6ayat(1),ayat(2),ayat(3)dan ayat(4)merupakan kekayaan Daerahyangdipisahkan.

Pasal 8

(1)Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan ModalDaerah terlebih dahulu melakukan kegiatan kajian antaralain:
1. a.Kemampuan keuangan Daerah; b.Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunanmilik/ dikuasai Pemerintah Daerah;
2. c.Penilaiantanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/ataubekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset; d.Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan; e.Melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum;
(2)Kajiansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilaksanakan oleh Timyangselanjutnya akan ditetapkandengan KeputusanBupati yangdalampelaksanaannyadapat bekerjasama dengankonsultanindependen sesuai keahlian.
(1)SetiapmelakukanPenyertaanModalDaerah dalam bentuk pendirianPerseroanditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)SebelumditetapkanPeraturanDaerah sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diadakan kesepakatan bersama /atau perjanjianantaraBupati dengan pihak-pihakyangikut sebagai pendiri PerseroanyangdituangkandalamNota Kesepakatan Bersamadan/atauNaskah Perjanjian Bersama.
(3)DalamNaskahNotaKesepakatandan/atauPerjanjian Bersama sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat materi pokok: a.Identitas masing-masing pihak; b.Jenisdannilai modalsaham para pihak; c.Bidangusaha; d.Perbandingan modal; e.Hakdankewajibanpara pihak; f.Sanksi; g.Lain-lainyangdianggap perlu.
(4)Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a, kemudiandibentuk Perseroan dengan AkteNotaris.
(5)Bupati dapat menunjukseorangpejabatataulebih yang bertindakuntukdanatasnama Pemerintah Daerah bersama dengan PihakKetiga mendirikan Perseroan.
(6)PenunjukanseorangPejabat sebagaimanadimaksudpada ayat(5)detetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Penyertaan ModalDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal6yang berbentuk uang,dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
(8)Kekayaan Daerah yang disertakan dalam merupakankekayaan yangdipisahkan. Perseroan
(1)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham terlebih dahulu harus dilakukan penilaian danpengkajiaii kelayakanolehTimterhadapproposalyangdisampaikan oleh PihakKetiga.
(2)Pembeiiansaham sebagimanadimaksudpada ayat(1) dilakukanapabilapembeiiansahamdimaksudbenardapat meningkatkan pertumbuhanperekonomianDaerahdan/atau peningkatanPendapatanAsliDaerah(PAD).
(3)Hasil KajianTimsebagaimana di maksud pada ayat(1) disampaikankepadaBupati sebagai bahan pertimbangan untukpembeiiansaham padapihak ketiga.
(4)Bupatidapatmenunjuk pejabat bertindakuntuk danatas Pemerintah Daerahdalammelaksanakanpembeiian saham yangditetapkan dengankeputusanBupati.
(5)Dalamhal Bupatimenyetujui pembeiiansaham padapihak ketigaterlebihdahuludialokasikandananyadalamAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah. nama Pasal 11
(1)Untuk mengadakankontrak manajemen,kontrak produksi, kontrakbagikeuntungan,kontrakbagiusahadankontrak bagitempatusahaberdasarkan PeraturanDaerahtentang penyertaan modaldaerahpada pihak ketigaolehpihak Bupati dimintakan persetujuan terlebihdahulu kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah,kemudiandibuat perjanjianbersama bersyaratantaraBupatidanpihakketiga yangdituangkandalamsuatu naskahpeijanjian.
(2)Berdasarkan peijanjiantersebut ditetapkan Keputusan Bupati tentangkontrakmanajemen, kontrak produksi, kontrakbagikeuntungan,kontrakbagiusaha dankontrak bagitempatusahayangselanjutnya dilaporkan kepada Menteri DalamNegerimelaluiGubernur.
(1)PenempatanModalDaerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Penempatan modal daerah berbentukbarang sebagai modal dalampembentukanperseroan,dandalam mempersiapkan peijanjian kontrak manajemen ,kontrakproduksi,kontrak bagi keuntungan,kontrak bagiusaha dankontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11perlu dilaksanakanpenelitian dan /atau penentuannilaibarang daerah sertaimbalan pembayaran dan lain-lain.
(3)Untukpenelitian dan / ataupenentuan nilaibarang Daerahsebagaimana dimaksudpada ayat(2)Bupati membentukpamtiayang terdiri dari unsur -unsur:
1. a.Satuan keija yang membidangi Pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan daerah; Daerah, pengelola barang b.Bagian Hukum; c.BagianPerekonomian; d.Kantor Pertanahan/BPN; e.Unsur TenagaAhli/konsultan.
(4)Satuankeijayang membidangiPendapatanDaerah melakukanperencanaandanmengikuti perkembangan usaha-usahapenyertaan modalpada pihakketiga dalam rangka peningkatanPendapatanAsliDaerah.

BAB V

TATACARAPENYERTAAN MODAL BagianPertama PendirianPerseroan Pasal 9

Pasal 13

Pelaksanaanpenyertaan modaldaerahdapatdikuasakan kepadakepalaBPKDmelaluipersetujuan Bupati.

Pasal 14

(1)Dalamhalpenyertaanmodalsebagaimanadimaksuddalam Pasal 12,sepenuhnyadikelolaolehBUMD.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1)diaturlebihlanjut dengan PeraturanBupati.
(1)Bagian laba dari pelaksanaan penyertaanmodaldaerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkankePemerintah Daerah melaluikas daerah dan dimasukandalam AnggaranPendapatan danBelanjaDaerah sebagaiPenerimaanAsliDaerah.
(2)Labahak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menjadi PenerimaanAsliDaerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
(3)Ketentuan mengenaitata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HASIL USAHA Pasal 15

Pasal 16

(1)Dalam hal terdapat labaatashasilusahaBUMD,maka BUMDberkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai PendapatanAsliDaerah.
(2)KontribusiBUMDatas PendapatanAsliDaerah adalah bukan merupakan satu kesatuanatas angsuran penyertaan modal daerah, sehingga kontribusi PendapatanAsliDaerah diatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkat rentalitas perusahaan. BABVII PEMBINAANDANPENGENDALLAN Pasal 17
(1)Bupati melakukanpembinaanteknisdanpengendalian terhadappelaksanaan PenyertaanModalDaerah.
(2)Dalammelakukan pembinaan teknisdanpengendalian sebagaimanadimaksudpada ayat(1)Bupatidapatdibantu oleh tim pembinadanpengendali.
(3)Ketentuanlebih pengendalianterhadap sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)ditetapkan dengan peraturan Bupati denganberpedoman kepada ketentuanPeraturan Perundang-Undanganyangberlaku.
(4)Jikadianggap perlu Bupatidapatmembentukbadan pengelolasebagaiaparatpelaksanayang membantu Pemerintah Daerah. lanjutmengenai pembinaandan penyertaan modaldaerah Pasal 18
(1)Dalamhal penyertaanmodaldaerahpada perseroan,Bupati menunjukPejabatyangakan duduksebagai komisaris jika berdasarkanjumlah sahamyang dimiliki olehPemerintah Daerahadahakuntukduduk dalam dewan komisarissesuai denganketentuan peraturanPerundang-Undanganyang berlaku.
(2)Bupatidapatmenunjuk Pejabatyangakanmewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutanuntukmengikuti pelaksanaankontrak manajemen,kontrak produksi, kontrak bagikeuntungan,kontrak bagiusahadankontrak bagi tempatusaha.
(3)ParaPejabat yangditunjukmewakili PemerintahDaerah sebagaimana yang dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2) bertanggungjawab kepada Bupati. BABVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Semuapenyertaanmodal daerah kepada pihakketiga yang telahadasebelum disahkan Peraturandaerah ini,pengefolaan pembinaan danpengawasannya tetap dilaksanakansesuaiketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan disahsebagai Penyertaan Modal Daerah. nyatakan BABIX KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,maka Peraturan DaerahKabupaten LangkatNomor10Tahun 2011 tentang PenyertaanModalDaerahpada pihakketiga(LembaranDaerah KabupatenLangkatTahun 2011Nomor2),dicabutdan dinyatakantidakberlaku.

Pasal 21

PeraturanDaerahini mulai berlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLangkat. DitetapkandiStabat padatanggal2016 BUPATI LANGKAT, dto NGOGESASITEPU Diundangkan diStabat pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LANGKAT, dto INDRASALAHUDIN Salinansesuaidengan Asliny/ KEPAJ.G / AN/HUKUM, 'JM/W/JJ 1959/V0 '* 02 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN2016NOMOR3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA:TAHUN2016 -T T- PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENLANGKAT NOMOR:5 -TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADAPIHAK KETIGA I.UMUM Dalamrangka pelaksanaanotonomidarahsertauntukmeningkatkan pertumbuhanperekonomiandaerahdiperlukan upaya-upayadan usaha untukmeningkatkansumberpendapatandaerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerahdinyatakanbahwasumber-sumber pendapatandaerah,terdiridariatas : a.PendapatanAsliDaerah,yang terdiridari : 1.Pajak Daerah; 2.Retribusi Daerah; 3.Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yangdipisahkan dan; 4.Lain-lainPendapatanAsliDaerah yangsah. b.Pendapatan transfer;dan c.Lain-lainPendapatanDaerah yangsah. Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 304 Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah,Daerahdapatmelakukan PenyertaanModalpadaBadanUsahaMilikNegaradan/atauBUMD. PenyertaanModalDaerah dapat ditambah,dikurangi,dijual kepada pihak laindan/atau dapat dialihkan kepada Badan UsahaMilikNegaradan/ atauBUMD,dalampelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukanusaha-usaha daerah berupa PenyertaanModalpadaPihakKetigadalam wadah Perseroan maupun penggunausahaanBarang Daerah. Dalammelakukanusaha-usahaPenyertaan Modal Daerah tidakterlepas hubungannya dengan PihakKetiga,sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan danpengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. PenyertaanModalDaerah pada Pihak Ketigadapat dilaksanakan dalam bentuk PenyertaanModalberupa uang dan/atau barangyangdapatdinilai dengan uang seperti tanah,bangunan,mesin-mesin,inventaris,surat-surat berharga,fasilitas dan hak-hak yang dimiliki Pemerintah Daerah. Dalamusaha Penyertaan ModalDaerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara:

a.Pendirian Perseroan; b.Pembelian Saham; - 12, - I c.KontrakManajemen,Kontrak Produksi,KontrakBagiKeuntungan, KontrakBagiHasilUsaha danKontakBagiTempatUsahaMilikDaerah. d.Penempatan modalpadaBadan UsahaMilikDaerah. Sejalandenganhaltersebut diatas sesuaidengan Peijanjian Hibah Daerah (PHD)NomorPHD -231/PK/2016 tanggal30 September 2016antara PemerintahPusat danPemerintah Kabupaten Langkatuntukhibah daerah nonkasdalamrangkapenyelesaianpiutang negara padaPDAMbahwa Pemerintahtelah mengalokasikanhibahnonkassebesar Rp.46.220.073.000,-(empat puluhenammilyardua ratusduapuluhjuta tujuhpuluhtigariburupiah)kepada PemerintahKabupaten Langkat. DanaHibahnonkasyangdiberikan Pemerintah kepadaPemerintah KabupatenLangkatdigunakan sebagaidasarPenyertaanModalkepada PDAMdalam rangkamengoptimalkan perbaikan kondisikeuanganPDAM danpenyelesaian piutang negara padaPDAM. II. PASALDEMIPASAL

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016