(1)Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, Bupati menugaskan PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung.
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan kepada PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH ",1 ASISTEN SEKDA (I, KEPALA DISTAN ' KEPALA BAG. HUKUM I - 9 KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 1 Maret 2024 Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 1 M#ret 2024 SEKRI = KABUPATEN LEBAK, ;/i" ' oe w £. e l. Lu LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (2, 3 / 2024) PARAF KOORDINASI I SEKRETARIS DAERAH r , ASISTEN SEKDA I KEPALA DISTAN • .. KEPALA BAG. HUKUM ' I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG I. UMUM Dalam rangka meningkatkan clan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan clan perkembangan perekonomian, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera clan PT. LKM Rangkasbitung. Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan clan perkembangan perekonomian Daerah clan meningkatkan pendapatan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera clan PT. LKM Rangkasbitung yang berasal dari Program Hibah The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan clan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional. Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian clan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan clan air, pengembangan sistem agribisnis clan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian clan Daerah Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan Program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ., , ASISTEN SEKDA KEPALA DISTAN I KEPALA BAG. HUKUM ' - 1 1 Daerah, menyebutkan dalam pasal 304 bahwa "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD". Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan dalam hal ini PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung untuk mendukung program UPLAND. Aset PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung dapat mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan Modal Daerah pada BUMD tersebut, untuk itu sebelum penyertaan modal dilaksanakan, telah terlebih dahulu dilaksanakan RUPS. PT. BPR Lebak Sejahtera telah melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 342/BPR· LS/XII/2023, yang membahas mengenai perubahan komposisi saham sebagai akibat dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung. II. PASAL DEMI PASAL