DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Lampiran I huruf A Nomor 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola Pendidikan Menengah, maka Gubernur Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor :188.342/Kep.378-Huk/2016 telah membatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
c.bahwa sebagai tindaklanjut dari Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak oleh Gubernur Banten, perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 26 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai sumber pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
(2)Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kompetensi sebagai sumber pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
1. a.kompetensi pedagogik;
2. b.kompetensi kepribadian;
3. c.kompetensi profesional; dan
4. d.kompetensi sosial.
(4)Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

8.Pasal 31 dihapus.
9.Pasal 32 dihapus.
10.Pasal 33 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini paling sedikit terdiri atas Kepala dan tenaga Kebersihan.
(2)Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar berbentuk sekolah (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah.
(3)Tenaga Kependidikan pada pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah.
(4)dihapus.
(5)dihapus.
(6)Tenaga Kependidikan pada Paket A, Paket B dan paket C, paling sedikit terdiri atas penyelenggara dan tutor.
(7)Tenaga Kependidikan pada Lembaga kursus dan lembaga pelatihan paling sedikit terdiri atas pengelola atau penyelenggara dan narasumber teknis

12.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kriteria untuk menjadi Kepala satuan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

13.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pengangkatan dan masa tugas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

14.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)dihapus.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji Tenaga Kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan yang didasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

16.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pembentukan, kedudukan, peran dan fungsi komite sekolah, berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.

17.Ketentuan Pasal 54 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 60 dihapus.
19.Ketentuan Pasal 61 dihapus.
20.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Kedudukan dan tugas pokok pengawas satuan pendidikan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

21.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Kriteria dan pengangkatan pengawas satuan pendidikan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

22.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Kriteria dan pengangkatan Penilik, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

23.Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 27

Pasal 34

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 41

Pasal 44

Pasal 49

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 27

Pasal 34

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 41

Pasal 44

Pasal 49

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010