DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Dan Wewenang; 3. PSU Pada Perumahan Permukiman; 4. Penyerahan PSU Perumahan; 5. Pemanfaatan Dan Pengelolaan PSU; 6. Pelaporan; 7. Pengawasan dan Pengendalian; 8. Pambiayaan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagimana mestinya.
8.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10.Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang perumahan/permukiman.
11.Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12.Pengelolaan PSU adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan PSU yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
13.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
15.Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian baik berlantai satu atau dua.
16.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
18.Rencana Induk (Master Plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada suatu kawasan.
19.Rencana Tapak (Site Plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pajabat yang berwenang.
20.Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan PSU perumahan /permukiman kepada Pemerintah Daerah.
21.Tanah Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya.
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
23.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat PSU.
24.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, mengurangi atau memperluas bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26.Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. b.asas penyerahan PSU; dan
3. c.Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM

BAB III

PSU PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

(1)Pengembangan perumahan dan permukiman dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dapat diajukan oleh Pengembang perseorangan dan Pengembang berbadan hukum.
(2)Pengembangan perumahan dan permukiman dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum.

Pasal 4

(1)Perumahan dan permukiman terdiri atas :
1. a.Perumahan tidak bersusun; dan
2. b.Rumah susun.
(2)Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh pengembang telah mendapatkan izin pembangunan/pengembangan perumahan dan permukiman.

Pasal 5

perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan PSU antara lain :

a.Prasarana, antara lain:
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah sementara.
b.Sarana, antara lain:
1. 1.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan;
6. 6.sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.sarana pemakaman/tempat permakaman;
8. 8.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. 9.sarana parkir.
c.Utilitas, antara lain:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.jaringan hydran pemadam kebakaran; dan
7. 7.penerangan jalan umum.

Pasal 6

(1)Pembangunan PSU perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan:
1. a.Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.Keterpaduan antara PSU dan lingkungan hunian;
3. c.Ketentuan teknis pembangunan PSU.
(2)Jenis PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib ada dan disediakan oleh pengembang perumahan dan permukiman paling sedikit :
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
3. c.sarana pemakaman/tempat pemakaman;
4. d.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
5. e.penerangan jalan umum.
(3)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)huruf a harus terintegrasi dan tidak menutup akses dengan lingkungan hunian. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 7

(1)Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan PSU yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.untuk luas lahan perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling rendah 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan luas lahan.
2. b.untuk luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling rendah 30% (tiga puluh prosen) dari keseluruhan luas lahan.
(2)Dalam penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7, untuk rumah tidak bersusun, pengembang wajib menyediakan paling sedikit 2% (dua prosen) dari keseluruhan luas lahan yang disediakan di dalam atau di luar lokasi perumahan.
(3)Dalam penyediaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8, untuk rumah tidak bersusun, pengembang wajib menyediakan lahan 1/3 bagian dari luas PSU.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian prosentase dan spesifikasi PSU untuk rumah tidak bersusun diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk PSU paling sedikit 50% (lima puluh prosen) dari keseluruhan luas lahan.
(2)PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada disatu lokasi dan/atau diluar lokasi hak milik atas satuan rumah susun.
(3)Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7 paling sedikit 2% (dua PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM prosen) dari seluruh luas lantai bangunan diluar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian prosentase dan spesifikasi PSU rumah susun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, yang dibangun oleh pengembang.
(2)Penyerahan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
1. a.Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Objek penyerahan PSU untuk perumahan tidak bersusun berupa :
1. a.Tanah dan bangunan pada prasarana dan utilitas; dan
2. b.Tanah siap bangun pada sarana.
(2)Objek penyerahan PSU untuk rumah susun adalah berupa tanah siap bangun pada prasarana, Sarana dan utilitas.
(3)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPKPP KEPALA BAG. HUKUM
(4)Penyerahan PSU perumahan dan permukiman dapat dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009