DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lebak

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Perda Kab Lebak Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berimplikasi terhadap Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga perlu dilakukan perubahan; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Lebak, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. 3.Dinas Pendidikan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. 4.Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. 5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
6. 6.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM kesehatan;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
8. 8.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
18. 18.Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. 19.Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
20. 20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 21.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
22. 22.Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
23. 23.Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset; PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intesitas sedang, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Lebak.
f.Kecamatan.
1. 2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F, dan 7G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 7B

(1)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo.

Pasal 7C

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7D

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (1), direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 7E

(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (1), direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7F Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
1. a.direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7G Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sebagai unit organisasi bersifat khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  2. 4.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
  3. 5.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
  4. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Adjidarmo PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
i.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 4);
j.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20132);
k.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20133);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20135);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20136); dan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM
o.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20137); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 29 Desember 2020 BUPATI LEBAK, Ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Ttd DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : (5,57/2020) SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LEBAK, Ttd LINA BUDIARTI, SH.,MH NIP. 19810228 200502 2 005 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK I. UMUM pembinaan penataan Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan secara berkelanjutan. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAG. ORGANISASI KEPALA BAG. HUKUM

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…