Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 1 1 ) ;
- 1 0
e.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
1.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lebak Nomor
20113);
j.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2 0 1 1 Nomor 4);
k.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20132);
- 1 1 I. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20133);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20135);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20136);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20137); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 1 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 2 September 2024 Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 2 September 2024 "'-!--- �-- v "Wisus«no SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, e a z 3 As$7£ e. [Lee , l s t ... -...:,,.,� LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (5, 29/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMSENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK I. UMUM Pembinaan penataan Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan pengintegrasian/penggabungan BRIDA dengan SAPPEDA atau BAPELITBANGDA dan nomenklatur badan basil penggabungan tersebut yaitu BAPPERIDA. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengintegrasian BRIDA dengan BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Sadan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan surat Nomor B 934 /I/OT.00.00 / 11/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Sadan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang salah satu poinnya yakni :"Pemerintah Kabupaten Lebak dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun - 1 4 2023 tentang Pedoman, pembentukan dan Nomenklatur Badan riset dan Inovasi Daerah." Terkait peningkatan Tipelogi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak telah mendapatkan validasi peningkatan tipelogi Perangkat Daerah dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten, peningkatan tipelogi tersebut dapat memberikan dampak positif pada aspek kehidupan sosial masyarakat. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang lebih baik akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan aksesibilitas fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 (IRBI 2018) Kabupaten Lebak merupakan tingkat kelas risiko tinggi dengan skor 215,20, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu merestrukturisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak dengan melakukan peningkatan klasifikasi BPBD dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A, hal tersebut berdasarkan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.779.F/BNPB/SU/HK.08/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi BPBD Kabupaten Lebak. Dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyesuaian nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I