DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan tipelogi pada beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak berdasarkan hasil penilaian dari Pemerintah Provinsi Banten dan adanya penambahan perangkat daerah urusan penanggulangan bencana daerah, maka perlu adanya penyesuaian pada pembentukan dan susunan perangkat Daerah; - 2
c.bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 1950 tentang - 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak - 4 Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
b.Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219); - 5 Diubah sebagai berikut:
1. 1.ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Lebak, terdiri atas:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. 3.Dinas Pendidikan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. 4.Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. 5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
6. 6.Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran; - 6
8. 8.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 1 1. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
12. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - 7
16. 17.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
17. 18.Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 19.Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
19. 20.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 2 1 . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
20. 22.Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
21. 23.Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; - 8
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intesitas sedang, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Lebak;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dengan klasifikasi A, melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Rangkasbitung dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kalanganyar dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Cibadak dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Warunggunung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Cimarga dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Cikulur dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Leuwidamar dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sajira dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Maja dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Curugbitung dengan Tipe A; 1 1 . Kecamatan Muncang dengan Tipe A;
11. 12.Kecamatan Sobang dengan Tipe A;
12. 13.Kecamatan Bojongmanik dengan Tipe A;
13. 14.Kecamatan Cirinten dengan Tipe A;
14. 15.Kecamatan Cipanas dengan Tipe A;
15. 16.Kecamatan Lebak Gedong dengan Tipe A;
16. 17.Kecamatan Gunung Kencana dengan Tipe A;
17. 18.Kecamatan Cileles dengan Tipe A;
18. 19.Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A;
19. 20.Kecamatan Cijaku dengan Tipe A; 2 1 . Kecamatan Cigemblong dengan Tipe A;
20. 22.Kecamatan Malingping dengan Tipe A;
21. 23.Kecamatan Wanasalam dengan Tipe A;
22. 24.Kecamatan Panggarangan dengan Tipe A;
23. 25.Kecamatan Cihara dengan Tipe A;
24. 26.Kecamatan Bayah dengan Tipe A; - 9
25. 27.Kecamatan Cibeber dengan Tipe A; dan
26. 28.Kecamatan Cilograng dengan Tipe A.
27. 2.diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3.ketentuan pada Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 1 1 ) ; - 1 0
e.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lebak Nomor 20113);
j.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2 0 1 1 Nomor 4);
k.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20132); - 1 1 I. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20133);
m.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134);
n.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20135);
o.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20136);
p.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20137); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 1 2 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 2 September 2024 Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 2 September 2024 "'-!--- �-- v "Wisus«no SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, e a z 3 As$7£ e. [Lee , l s t ... -...:,,.,� LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (5, 29/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMSENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK I. UMUM Pembinaan penataan Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan pengintegrasian/penggabungan BRIDA dengan SAPPEDA atau BAPELITBANGDA dan nomenklatur badan basil penggabungan tersebut yaitu BAPPERIDA. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengintegrasian BRIDA dengan BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Sadan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan surat Nomor B 934 /I/OT.00.00 / 11/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Sadan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang salah satu poinnya yakni :"Pemerintah Kabupaten Lebak dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun - 1 4 2023 tentang Pedoman, pembentukan dan Nomenklatur Badan riset dan Inovasi Daerah." Terkait peningkatan Tipelogi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak telah mendapatkan validasi peningkatan tipelogi Perangkat Daerah dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten, peningkatan tipelogi tersebut dapat memberikan dampak positif pada aspek kehidupan sosial masyarakat. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang lebih baik akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan aksesibilitas fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 (IRBI 2018) Kabupaten Lebak merupakan tingkat kelas risiko tinggi dengan skor 215,20, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu merestrukturisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak dengan melakukan peningkatan klasifikasi BPBD dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A, hal tersebut berdasarkan surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.779.F/BNPB/SU/HK.08/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi BPBD Kabupaten Lebak. Dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyesuaian nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup Jelas. - 1 5

Pasal 12A

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20245

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 16

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 16

Pasal 2

Pasal 12A

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021