DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab; 3. Peran, tanggungjawab dan Hak Pemuda; 4. Perencanaan; 5. Penyadaran Kepemudaan; 6. Pemberdayaan Kepemudaan; 7. Pengembangan Kepemudaan; 8. Prasarana dan Sarana; 9. Organisasi Kepemudaan; 10. Pencatatan dan Pelaporan; 11. Penghargaan; 12. Kerjasama dan Kemitraan; 13. Pendanaan; 14. Pembinaan dan Pengawasan; 15 Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka di perlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lebak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan kepimimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM
13.Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17.Masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang di gunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.peran, tanggungjawab, dan hak Pemuda;
c.perencanaan;
d.penyadaran kepemudaan;
e.pemberdayaan kepemudaan;
f.pengembangan kewirausahaan;
g.kepeloporan pemuda; dan
h.penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM Pemerintah Daerah dalam membangun kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 bertugas:

a.melakukan penyadaran pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader di daerah;
b.melakukan Pemberdayaan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula dan pemuda kader di daerah;
c.melakukan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader di daerah;
d.melakukan pemberdayaan organisasi Kepemudaan di daerah; dan
e.melakukan pengembangan organisasi kepemudaan di daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda di daerah.

Pasal 7

(1)Wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan /atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi ;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknonologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DISPORA KEPALA BAG. HUKUM

a.menjaga Pancasila dan ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan kesejahteraan masyarakat;
f.melestarikan budaya daerah dan nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009