menetapkan Peraturan Dacrah tcn tang Penyidik Pegawai Negeri Sipi.l. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 1967 ten tang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahu n 1967 Nomor 19, Tambah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomo r 2828);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentan g Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
I I I 4, 5. 6 . 7. 8. 2 Tahun 2002 tcntang Undang-Undang Nomor bl'k Indonesia (Lembara n Kcpolisian Negara Repu 1 2 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor • Negara Nomor 4168): 39 Tahun 2003 tcntang Undang-Undang, Nom~:n Lcbon g don Kabupntcn Pcn1bcntukan l,ab_up~ kulu (Lembar an Negara Kepahinng di Prov~ns1 B~ng 2003 No1nor 154, Republik Indonesia Ta iun Rcpublik Indonesia Tambahan Lembarnn Negara Non1or 4349); 12 Tahun 2011 tentnng Undang-Undang Non1or Pcrundang-Unclangan Pembentukan Peral urn~ ia Tahun 20 I I (Lembaran Negara Repu~1k blnd~ne~egarn Rcpublik Nomor 82. Tambahan m a~ ana telah diubah Indonesia Nomor 5234). scbagaun Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 15 12 tentang l'erubahan Alas Undang-Undang Non1or T J 201 1 ten tang Pen1bentukan Peratu~n a lUll N Repubhk Perundang-Undangan (Le,nbaran cgara b 1Indonesia Tahu n 2019 Nomor . 183. Tam a ,an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 20 14 tentat~g Pemerintahan Daeroh (l..embaran Negara Repubhk Indonesia 1nhun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Rcpubtrk lnclonesia No,n?r 5587), sebagai.mana telah dua k ali diubah, ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tnhun 2015 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ten1ang Pemcrlntahan Dnerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahu n 20 I 5 Nomor 58, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huku,n Acara Pidana fLembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tan1baban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tainan 2010 tentang Pcrubahan atas Peratura.n Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Huk'1.lm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non1or 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145):
9.Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 tcntang \Vewcnang Pengangkatan, Pemindahan dan Pcmbcrhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2003 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4263):
10.Pernturan Pen1crintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pcgf\wai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 74, Tnn1bahnn Lcmba ra n Negara Re publlk Indonesia Nomor 5135):
\ I. Pcraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Pr!lja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tan1baha n Lcn1bnran Negara Republik Indonesia Nomor 6 205);
12.Peraturan Mcntcri Dala m Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyicl lk Pcgawai Ncgcri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;
13.Pcraturan Menteri Dnlam Ncgcri Nomor 31 Tahun 2007 tenta ng Pcdo111an Pc nyclcnggaraa n Pc ndicl ikan clan Pela tihan di Lingkungan Kemente rian Dala.m Negeri clan Pemerinta h Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalan1 Ncgeri No mor 11 Tahun 2009 tentang Kocle Etik Penyidik Pegawa i Negeri Sipil;
15.Pcra turan Mcntcri DnlRn1 Negcri Nomor 3 1 Tahun 2009 tcntang Pedon1 a n Pcnyc lcnggaraan Pc ndidika n da n Pelatiha n Penyiclik Pegawai Negcri Sipil Daerah;
I 6. Peratura n Kcpala Ke polisia n Neg<lra Rcpublik Indonesia Nomor 6 Tahun 20 10 Tentang Manajemen Peny!dlka n oleh Pe nyidik Pcgawai Negc ri Sipil; .17. Peraturan Kcpala Ke polisian Negara Re publik Indonesia Nomor 20 Tahun 20 IO Te n tang Koordinasi, Penga wasa n da n Pembinaan Pe nyid ikan Bagi Pe nyidik Pegawai Negeri S!pil:
18.Peraturan Menteri Hukum clan Hak Asasi tv1anusia Nomor tvl.HH.Ol.A rl.09.01 Tahun 201 l tentan g Tata Cara Pcngangkatan, Pembcrhenlian , t,.1utasi clan Pengambila n Sumpa h atau J a nji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Wama, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pcjabat Penyidik Pegawai Nege ri Sipil;
19.l(eputus.1.n Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pega,vai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pega,vai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berila Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri Oalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pera1uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubUk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Pcraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tcntang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten LebongTahun 2016 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG Dan BUPATILEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYlDIK PEGAWAI NEGERI SJPIL, BABJ KETENTUAN UMUM