DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dnlrun l'angka penyelenggaraan pemcrintahan yang efektif dan elisien serta demi berlangsungnya tata keloln pemerintahan yang baik, dipcrlukon Jaminan kepastion hukum ntas Peraturan-Peraturan di Daerah;
b.bahwa scsuai dcngan kctcntuan Pasol 149 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten tang Pemerintahan Dacrnh, sebagalmana telah bebernpa knli diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk penyidikan pelnng,garan terhadap kctentuan Pernturan Dnerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimaksud pada huruf a clan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tcn tang Penyidik Pegawai Negeri Sipi.l. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 1967 ten tang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahu n 1967 Nomor 19, Tambah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomo r 2828);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentan g Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); I I I 4, 5. 6 . 7. 8. 2 Tahun 2002 tcntang Undang-Undang Nomor bl'k Indonesia (Lembara n Kcpolisian Negara Repu 1 2 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor • Negara Nomor 4168): 39 Tahun 2003 tcntang Undang-Undang, Nom~:n Lcbon g don Kabupntcn Pcn1bcntukan l,ab_up~ kulu (Lembar an Negara Kepahinng di Prov~ns1 B~ng 2003 No1nor 154, Republik Indonesia Ta iun Rcpublik Indonesia Tambahan Lembarnn Negara Non1or 4349); 12 Tahun 2011 tentnng Undang-Undang Non1or Pcrundang-Unclangan Pembentukan Peral urn~ ia Tahun 20 I I (Lembaran Negara Repu~1k blnd~ne~egarn Rcpublik Nomor 82. Tambahan m a~ ana telah diubah Indonesia Nomor 5234). scbagaun Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 15 12 tentang l'erubahan Alas Undang-Undang Non1or T J 201 1 ten tang Pen1bentukan Peratu~n a lUll N Repubhk Perundang-Undangan (Le,nbaran cgara b 1Indonesia Tahu n 2019 Nomor . 183. Tam a ,an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 20 14 tentat~g Pemerintahan Daeroh (l..embaran Negara Repubhk Indonesia 1nhun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Rcpubtrk lnclonesia No,n?r 5587), sebagai.mana telah dua k ali diubah, ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tnhun 2015 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ten1ang Pemcrlntahan Dnerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahu n 20 I 5 Nomor 58, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huku,n Acara Pidana fLembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tan1baban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tainan 2010 tentang Pcrubahan atas Peratura.n Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Huk'1.lm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non1or 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145):
9.Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 tcntang \Vewcnang Pengangkatan, Pemindahan dan Pcmbcrhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2003 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4263):
10.Pernturan Pen1crintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pcgf\wai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 74, Tnn1bahnn Lcmba ra n Negara Re publlk Indonesia Nomor 5135): \ I. Pcraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Pr!lja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tan1baha n Lcn1bnran Negara Republik Indonesia Nomor 6 205);
12.Peraturan Mcntcri Dala m Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyicl lk Pcgawai Ncgcri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;
13.Pcraturan Menteri Dnlam Ncgcri Nomor 31 Tahun 2007 tenta ng Pcdo111an Pc nyclcnggaraa n Pc ndicl ikan clan Pela tihan di Lingkungan Kemente rian Dala.m Negeri clan Pemerinta h Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalan1 Ncgeri No mor 11 Tahun 2009 tentang Kocle Etik Penyidik Pegawa i Negeri Sipil;
15.Pcra turan Mcntcri DnlRn1 Negcri Nomor 3 1 Tahun 2009 tcntang Pedon1 a n Pcnyc lcnggaraan Pc ndidika n da n Pelatiha n Penyiclik Pegawai Negcri Sipil Daerah; I 6. Peratura n Kcpala Ke polisia n Neg<lra Rcpublik Indonesia Nomor 6 Tahun 20 10 Tentang Manajemen Peny!dlka n oleh Pe nyidik Pcgawai Negc ri Sipil; .17. Peraturan Kcpala Ke polisian Negara Re publik Indonesia Nomor 20 Tahun 20 IO Te n tang Koordinasi, Penga wasa n da n Pembinaan Pe nyid ikan Bagi Pe nyidik Pegawai Negeri S!pil:
18.Peraturan Menteri Hukum clan Hak Asasi tv1anusia Nomor tvl.HH.Ol.A rl.09.01 Tahun 201 l tentan g Tata Cara Pcngangkatan, Pembcrhenlian , t,.1utasi clan Pengambila n Sumpa h atau J a nji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Wama, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pcjabat Penyidik Pegawai Nege ri Sipil;
19.l(eputus.1.n Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pega,vai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pega,vai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berila Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri Oalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pera1uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubUk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Pcraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tcntang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten LebongTahun 2016 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG Dan BUPATILEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYlDIK PEGAWAI NEGERI SJPIL, BABJ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Kabupaten aclalah Kabupaten Lebong.

2.Pemerintah Kabupalen adalah Pemcrintah Kabupaten Lebong.
3.Bupati adalah Bupati Lebong.
4.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati clan DPRD dalam penyelenggaraan untsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala OPD adaJah Kepala OPD Kabupaten Lebong.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
7.Penyidlk Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenlu di lingkungan Pemerintah Kabupalen Lebong yang d.iberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan pen)idikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adaJah Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri ,1•ewenang Khusus oleh Undang-Undang unluk melakukan Penyidikan. , 9. . . I k n pcnyidik dalam ha! clan Pcnyidikan adalah scmngknum tin~ ~~a mengumpulkan bukti yang menurut cam tcrtentu untuk mencan ti dak pidana vang tcrjadl dengnn bukti itu mcmbunt tcrang tcnta.ng n , 10. 11. 12. 13. (II

(2)
(3)clan guna menemukan tcrsangknnya. a(lalah ll'nda.k piclana pelanggamn tcrhadap pcraturan Tindak Pidana daerah. d I h si 'utn a discbut yustisi a a a opera Opcrnsi pcninclakan yang scl~nJ d{ k k n oleh PPNS secara terpadu penegnknn peraturan dacrah yang .• n u at dan/atnu dcngan sistem pcrad1lan d1 tempa . . . . . • N · Sipil Daerah adalah nonna l\ode Etlk Profcsi Peny1chk Pega" 81 egen . · l h PPNS dalam . 1 1 d man vang harus d1taaU o e yang d1gunakan sc >ngn pe ~ , osedur enyiclikan, ketentuan melf!ks.-innkan tugas, sesua, clengan pr d PPN~ yang berlaku dengan pcraturan Perundang-Undn~gan, dan Per a mcnjunjung tinggi Hak Asas1 Manus1a. . d H k Asasi Manusia atau menten Menteri adalah Menteri Hukum an ~ 1 di bidang hukum dan yang menyclcnggarakan urusan pemcnnta 1an hak asasi manusia. BAB JI KEDUDUKAN TOGAS DAN WEWEffANG

Pasal 2

Oengan Peraturan Daemh ini ditetapkan PPNS di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Lebong. PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung- jawab kepada Kepala OPD. J{epala OPO sebagaimana climaksud pada ayat (21 bertanggungja\11ab kepada Bupati melalui Sekrelaris Daerah.

Pasal 3

(II PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan ter.hadap pelanggaran Pcraturan Oaerah;

(2)Dalam melaksanakan lugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib menlaati Peraluran Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab dan berdasarkan prinsip-prinsip: a . integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungja,11ab;
1. b.kompetcnsi, yaitu memilikl pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
2. c.obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. d.independensi, yaitu tidak te'l)engaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
(3)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \Vajib bersikap dan berperilalru sesuai dengan kode etik;
(4)Dnlam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ dan ayal (2), PPNS berada di bawah koorclinasi clan pengawnsan Penyidik POLRI. PaA14 {ll PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:

11.mcnerima lapora n ntau pengndunn dnri scseorang lcntnng ndanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

b.melakukan tindaknn pcrtama clan melakuknn pemeriksaan ditempat kejndinn:
c.menyuruh bcrhenti seseorang tcrsangka clan mcmeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.mclakukan penyitaan betula atau surnt:
e.mengambil sidik jari dan memotrel tersangka;
r.memanggil seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan ix-rknn,;
g.mengadakan penghentian penyidikan sett'lah menclttpat petunjuk dari P<-nyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjunya melalui penyidik memberitahukan ha! tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka at.au keluarga.nya ; clan h . melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapa t dipertanggungjawabkan.

(2)Da lam melaksanakan tugasnya , PPNS tidak benvenang melakukan pcnangkapan atau penahanan. (I I (2J (31 (II BAB 111 SEKRETARIAT PPNS Pual 5 Untuk melaksan nkan tugas dan kewenangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal <l, d ibcntuk Sekretariat PPNS. Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( II dibentuk pada Satuan Palisi Pamong Praja. · Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) mempunvai struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta kewenangan sendiri. • Pasal 6 Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
1. a.Pembina
2. b.Pengurus I. Kctua
  1. 2.Pelaksana Togas Harian
  2. 3.Sekretaris
  3. 4.Koordinator Operasional
  4. 5.Anggota : Bupati : Sekrctaris Daerah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ; Kepala Bagian Hukum Setda : Kasi Penvelidikan, Pen,;dikan dan . . Penindakan Satpol PP : Kepala OPD dan PPNS • • l2l Togas dan fungsi Sekrctariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (31 meliputi : . . . . . a . Sckretariat PPNS mempunyai tugas mela.kukan koord1n~s1, fas1.htas1, administrasi, operasional, monitoring dan evnluos1 Pcncgakan Pcrnturan Daerah.
3. b.Sekrctariat PPNS mcmpunyai fungsi menyusun : h I . Progrnm pelnksanaan penegakan P~r~tu1:3n Dac':1 ;
  1. 2.Jaclwal pertemuan berkala cvaluas1 k1.nc1Ja PPNS,
  2. 3.Bahan kcbijakan hasil pcrtemua n berkala yang mendcsak; 4 . Pcngnclaan sarana clan prasarana pelayanan:
  3. 5.Klarifikasi pengaduan mnsyarakat;
  4. 6.Rencana monitoring pclaksanaan Pernturnn Daerah;
  5. 7.Rcncnnn cvaluasi pelangg.'\ran pcraturan daerah;
  6. 8.Rencana pclaksanaan opcraional penyidikan pelanggaran Pcraturnn dacrnh;
  7. 9.Jadwal pt'laksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipi ring) atas pclanggaran Pernturan daerah;
  8. 10.Jaclwal koordinasi pcnegakan Perntumn Daerah dan Pcraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejnksaan Negeri, Pcngadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah Lainnya;
  9. 11.Program pa1ingka1.an kapasitas sumbcr daya aparatur PPNS. Pu.al 7 Pcmbcntukan Sckrelariat PPNS scbagnimana climaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Pcmturan Bupnti.
(2)Besamya tamba~an penghasila~ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dtatur lebth lanJut olch Bupat1 dengan mcmperhntikan kemampuan keuangan Daerah. Pan19 PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban: a . melakukan penyiclikan, menerima laporan atau pengaduan tentang 1erjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; b, rnenyerahkah hasil penyidikannya kepnda Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam ,vilayah hukum yang sama;
1. c.Membuat berita acara setiap 1indakan dalam hal : I. pemeri ksaan tersangka;
  1. 2.pemasukan rumah;
  2. 3.penyitaan barang;
  3. 4.pcmeriksaan saksi;
  4. 5.pcmeriksaan tempat kejad ian.
2. d.me~buat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala OPD mas1ng-rnas1ng . (II
(2)BABV PENDIDIKA1f, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS Baglan Keaatu PencUdlkan Paaal 10 Untuk meningkRtkan profesionalismc PPNS dalam melaksanak?;n pcnyldikan atas pelanggaran tcrhadap Pcnu uron Dac,·ah, PPNS waJtb mengikuti pendiclikan dan pelatlhan pcnyiclik pcgawai negeri sipil yang diluksnnakan olch Badan Pendidikan dan Pclatihan Kt'mcntcrian Dalam Negeri yang bekerju snmn dengan lcmbaga cliklat Pemcrlntah lainnya dnn/atau Pusat rcndidikan Reserse dan Krlminal POLRI; PPNS mclaporkan hasil pelaksanann p('ndidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (I), kepada Bupati mclalui pimpinan OPD masing•masing. Baglan K"dua Pengangkatan

BAB IV

HAK DAN KEWAJmAN Pa,.al 8 (I) PPNS yang telah memperolch surat keputusan pengangkatan mcnjadi Pf>NS dari pejabat yang berwenang, berhak memperolch tambahan pcnghasOan diluar hak-haknya sebagai PNS.

Pasal 11

(II Pengangkatan PPNS diusulkan olch Bupall kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi t-•lnnus[a mclalui Menter! Dalam Ncgeri:

(2)Hal-ha! yang bers!fat tcknis mcnyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS d!ntur lebih la njut oteh Bupati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 12

PNS yang akan diangkat mcnjadi PPNS wajib mengikuli pendidlkan khusus scsuai Pcraturan Pcrundang-Undangan yang berlaku: Pejabat PPNS diangkat oleh Mentcrl atnu pcjabat yang clitunjuk oleh Menteri. Untuk dapat diangkat nicnjadi Pejabat PPNS harus memenuhi pcrsyaratan sebagai beril..-ut: a . masa kerja sebagai pegawai negeri sipit paling singkat 2 (dua) tahun;

b.berpangkat paling rendah Penatn Muda Golongan Ill/a; c . berpendidikan paling rendah strata satu;
d.bertugas di bidang tcknis opcrasional pcnegakan hukum: c . sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rurnab sakit pemerlntah n1au rumah sal<lt swasta:
f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pela.ksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun ternkhir; dan
g.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelntihan di bidang penyidikan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampal dengan huruf r d.iajukan kepada Menteri oleh Bupati. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republfk Indonesia bekerjasama dengan inst.ansi terkait. \\l 121 Baglan Kellga Muta1lda.nPemberhentlan

Pasal 13

Pcmerinlah K11bup111en. .krOPD lnin dilingkungan PPNS dnpnl dm~u tnsi ·krnhliannyn; ,scpnnjnngscsumclcngon \J1dnng I I)ditctnpkanolehBupnll Mu111siscbngt1imn11ndi11111ksurl~ndn11ynt ,.. . '·-tpcmbina kcpegnwatnn.scunga1pt,JBu..• Pasal 14 ll) PPNS diberhcntiknn dari jabntnnn):" k~rcnn :

n.berhcnli scbagai Pegnwni NcgenS1p1I; 12)

(3)(•II b.111nspcm1intann scndlri; r . m,·ninggal t!un ia; . d , mclnnggnr disiplin kepcgnwn,an; d~n
1. c.tidnk lagi mcmenuh(synr111scbaga, PPNS. P •n1•·-rhenlianPPNS scbagaimann dimaksud_ aynt (I _).dlusulknnoleh'"" M n mclalui Mentcri Bup:ui kcpadal\kntcrillukumdn11I InkAsns1 ~nus, Dal:un Ncgcri dcngnn tcmbusanGubcmurBengkulu, Usulnn pemberhcntianPPNSscoognimnna dimnksudpadnnynt (2) diser1ai alasan danbuktipcndukung; Kcputusnn pcmbcrhcntinn PPNSditetapkan olch Mcntt'riHukumdanlink Asasl Manusill. BADVl KARTUTA.NOA PENGENAL Pa11I 15 (I) PNS yang dinngkat sebngni PPNS d,berlknnkartutnndnpengen al.
(2)Kart11Tonda Pcngcnal sebagnimnnn dimnksudpadany11t(\),dil<eluarkan olch men1cri .
(3)Kartu tandn ,~ngennl PPNS mcrupakan kenbsahan wcwcnangdnlam mclaksanaknn tugnsdanrungsinyn . ('I) Kartu tandapengcnal scbagnimana dimaksud pada nyal (I). llcrlakuuntukjo.ngko waktu 5(limR)tahun.
(5)Sctelah hnbismasabcrlakunya, knrtu111ndapengenal scbngaimnna dlmaksud padn nyat {I), dapnt diusulkan untukdiperp.'lnjang. BABVII StJMPAH/ JAMJl DAM PELAIITIKAK Paaal16 (I) Scbclum melaksannkon tug11adan wcwcnangnya, calon PPNS wajib dilnntik dan mt'ngucnp sumpah at.au menyataknn janji menu rut l\gnmonyn dihodapnn mcnteri atau pcjnbatyang ditunjuk. ·
(2)Pengambilan sumpah atnu menyatnkan jnnjidMpclantikan sebngnimnna d imoksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dcngan peratumn Pcrundnng- Undnngan yang berlaku. (31 L.nfnl sumpah atau Janji pejabat PPNS sebagaimana dimnksud pada ayat ( IJ, b<-rbunyi sebagni bcrikut: · Demi Allah, sayn bcrsumpnh/bcrjanji: Bnhwa saya, untuk dinngkat menjadi Pejabat Penyidlk Pega\\'ai Negeri Sipil, nkan sctia dnn tant scpenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NeSl'ra Republik lndoncsin Tahun 1945, den Negara Kesatuan Rcpublik ldonesia scrta Pcmerintah yung snh: Bnhwn snya, akan mcnonli scgaln pcraturan Pen1ndang-Undnngan yang bcrlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pega_wai Ncgt'ri Sipfl yang dipercnynkon kcpada saya dengan penuh pengabd1an, kcsadaran dan tanggungjawnb; Bahwa sava, akan scnantinsn menjunjung tlnggi kehormatan negara, pemcrintnh dan martabat pejabat p<'nyldik pegnwal ncgcri sipll, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari 1>nda kcpentingan saya scndiri, seseornng ntau golongnn; Bnhwn saya, akan bekcrja dengan jujur, tertib, cennat ~an berscmangnt untuk kepeniing;in bangsa dan Negara Kesatuan Repubhk !"d~n_es,~, dan tlclak nknn menmmn pcmberinn berupa hndiah dan/atau JRDJl•JanJ• ~a1k langsung mnupun tidak longsung yang ada kaitannya dengan pekel)aan snya.~
(2)PPNS dnJam melaksanakan penyidikan scbngaim1u1a dimnksud pada ayal ( I), harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang dit.anda- 1angnni oleh Pimpinan OPD Selaku PPNS. BABIX BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN Paaal 18 Dalam melakukan penyidikan sebagalmana dimaksud dalam Pnsal 14 PPNS menggunakan bcntuk/model formulir penyidikan sesuai dengan pe~turan perundang-undangan yang berlaku. BABX PEMBINAAN Pallal19 Pembinaan terhadap PPNS meliputi : a . pembinaan umum;
1. b.pembinaan teknis; dan
2. c.pembinaan operasional.

BAB VIII

PENYIOIKAN Paaal 17 ( I) PPNS ynng telah disumpah dan dilantlk sebagnjmana dimaksud dalam PasnJ 13 n)·at fl), melaksanalcan pen);dikan atas pelanggaran peraturan Dnerah scsuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 20

Pl Pembinaan umum sebagaimnna dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilakukan melalui pemberian pcdoman bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitnn dengan pemberdayaan PPNS.

(2)Pcmbinaan tcknis scbagajmana d!maksud pada Pasal 19 huruf b dilakukan olch Menteri Hukum dan Hak Asnsi Manusia, Jaksa Agung dan Kcpala Kepol!sian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fung,;i masing-masing. l31 Pembinaan operasional scbagaimana climaksud pada Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Bupati dan secara tcknis operasional, pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pimpinan OPD.

Pasal 21

(1)Pembinaan, pengaw0san clan pengcndalian pclaksanaan operasional PPNS dilaksan0kan oleh Tim Pembina PPNS. 121 Pcmbentukan Tim Pembina PPNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan deng/Ul Keputusan Bupati. BABXJ PAKAJAN DAN ATRJBUT

Pasal 22

Pakaian dines clnn tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS serta ,. 'b d atau pcrlcngka pnn be h b a,n ut an d yang r u ungan dengan penyidikan diatur teb'h ) · engan Peraturan Bupati. L anJUt

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat pelaksa P pada Anggaran Pendapatan dan Belanja ~::~ he ~tubran Dnerah ini dibebankan a .a upaten Lebong. BABXm KETENTUAN LAIN-LAIN Paaal 24 Ketentuan dalam p R eraturan Daerah . . eraturan Perundang-undan . in1 berlaku juga ba . PPN penyidikan atas pelan gan d1beri ke,venangan gi S yang oleh Peraturan Daerah. ggaran Peraturan Perundan • duntuk melakukan g un angan selain dari BABXIV KETENTUAN PENU1'0P Paaal 25 Peraturan Dacra.h lni mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupatcn Lcbong. Ditctapkan di Tubci pada tanggal 3 November 2020 7'-Pja.BUPATILEBONG' .... . Di undangkan di Tubei HERWAN ANTONI pada tanggal 3 November 2020 SEKJ~ARIS DAERAH LEBONG, H. MUSTARANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH BENGKULU ('1/54/2020). · KABUPATEN LEBONG PROVINS! - ~·--- ~ - -·- -..- ....1 "' J- ,\gar sctiap orang mengctahuinya, memcrinlahkan pengundangan Pcraturan oacrah ini dengan penempatannya dala1n Lembaran Daerah Kabupaten 1,ebong. Ditetapkan di Tubci pada tanggal 3 Novembe r 2020 Pjs. BUPATI LEBONG, • H . ERWAN ANTONI Diundangkan d i Tubei pada tanggal 3 November 2020 R'w:TARJS DAERAH N LEBONG, -M<H+illl gf" H. MUSTARANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSl BENGKULU (4/54/2020). KETENTUAN PENUTUP Paaal25 ,uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rrra A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan o!erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 1,.ebong. Diundangkan di 1'ubei pada tanggal 3 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG, Cap/Dto H. MUSTARANI Oitetapkan di 1'ubei pada ta.nggal 3 November 2020 Pjs. BUPATI LEBONG, Cap/Dto •. H. HERWAN ANTOID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVlNSJ BENGKULU (4/54/2020). Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGJAN HOKUM, Dna. SYABAlfUL ADHA NIP. 19670321 198603 1 OOl

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

HAK DAN KEWAJmAN Pa,.al 8 (I) PPNS yang telah memperolch surat keputusan pengangkatan mcnjadi Pf>NS dari pejabat yang berwenang, berhak memperolch tambahan pcnghasOan diluar hak-haknya sebagai PNS.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

PENYIOIKAN Paaal 17 ( I) PPNS ynng telah disumpah dan dilantlk sebagnjmana dimaksud dalam PasnJ 13 n)·at fl), melaksanalcan pen);dikan atas pelanggaran peraturan Dnerah scsuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

HAK DAN KEWAJmAN Pa,.al 8 (I) PPNS yang telah memperolch surat keputusan pengangkatan mcnjadi Pf>NS dari pejabat yang berwenang, berhak memperolch tambahan pcnghasOan diluar hak-haknya sebagai PNS.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

PENYIOIKAN Paaal 17 ( I) PPNS ynng telah disumpah dan dilantlk sebagnjmana dimaksud dalam PasnJ 13 n)·at fl), melaksanalcan pen);dikan atas pelanggaran peraturan Dnerah scsuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015