Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, meliputi a. DUPK, b. Pemasaran Pariwisata, c. Industri Pariwisata, dan d. Kelembagaan Kepariwisataan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3): Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10), Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7). 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2032.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 0» 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Pembangunan adalah suatu proses perubahaan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2032. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DUPK adalah Destinasi yang berskala Kabupaten. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya. Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang. Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksebilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan sarana fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 4 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
BAB II
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, meliputi :
Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat. Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut: tahap I, tahun 2016-2021, tahap II, tahun 2021-2026, tahap III, tahun 2026-2031, dan tahap IV, tahun 2031-2032. a. b. d. RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.1 7
Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait yang membidangi Pariwisata.
Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032 yang meliputi Pembangunan: DUPK, Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, Industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota. a. b. d.
BAB III
Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan, dan Pengembangan investasi di bidang pariwisata. 2 rp e. f 8
Perwilayahan Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang