Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 47
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBERIANINSENTIF DAN KEMUDAHANINVESTASI PERATURANDAERAHKABUPATENWMBOK BARAT NOMOR4 TAHUN2019 BUPATI LOMBOK BARAT PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang
930);
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBERIANINSENTIF DAN KEMUDAHANINVESTASI Menetapkan
satu tempat.
Investor berhak :
BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR
BAB II
Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk :
dan
Maksud pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah untuk menarik atau merangsang investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
BAB IV BENTUKINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI
BAB IV
( 1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
Bupati menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi . BAB III INSENTIFDANKEMUDAHAN
BAB III
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan / atau investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap investor yang mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa:
Setiap Investor bertanggungjawab:
( 1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a, berupa:
J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)