DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur mengenai pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, Opsen BBNKB. Sedangkan retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara # Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6646);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia # Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENOAH

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
e.PBJT atas I. Makanan dan/atau Minuman;
1. 2.Tenaga Listrik;
2. 3.Jasa Perhotelan;
3. 4.Jasa Parkir; dan
4. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
i.Opsen BBNKB. Pajak Terutang, yang

Pasal 3

(I) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :

a.PBB-P2;
b.Pajak Reklame;
c.PAT;
d.Opsen PKB; dan
e.Opsen BBNKB

(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atAs;
  1. 1.Makanan dan/atau Minumn;
  2. 2.Tenaga listrik;
  3. 3.Jasa perhotelan;
  4. 4.Jasa parkir; dan
  5. 5.Jasa kesenian dan hiburan;
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Buri yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Tarnsit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit, atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan/atau Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(I) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB.P2 untuk setiap tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB. P2 sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan PBB.P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan: a) kenaikan NJOP hasil penilaian; b) bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau c) klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah
(3)Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan bupati.
(4)Ketentuan mengena persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101% (nol koma satu nol satu persen) per tahun.
2. b.Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.00O (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,201 % (nol koma dua nol satu persen) per tahun.
(2)Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
2. b.Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.

Pasal 9

(1)Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB.- P2 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) atau ayat (2).
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal l Januari.
(4)PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
(5)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah.
(6)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya, dan
2. b.bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

(I) Objek BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

(2)Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena: I. jual beli;
  1. 2.tukar-menukar;
  2. 3.hibah;
  3. 4.hibah wasiat;
  4. 5.waris;
  5. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  6. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  7. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  8. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. 10.penggabungan usaha;
  10. 11.peleburan usaha;
  11. 12.pemekaran usaha; atau
  12. 13.hadiah; dan syaratdenganinternasional
2. b.pemberian hak baru karena: • kelanjutan pelepasan hak; atau
  1. 2.diluar pelepasan hak. (3] Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a.hak milik;
4. b.hak guna usaha;
5. c.hak guna Bangunan;
6. d.hak pakai;
7. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
8. f.hak pengelolean.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Ursan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pasal 1l (I) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2023