DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGARUSUTAMAAN GENDER, yang terdiri atas 22 Pasal dari X Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Tanggung Jawab, Bab IV Perencanaan dan Penganggaran, Bab V Pelaksanaan, Bab VI Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Bab VII Koordinasi, Bab VIII Peran Serta Masyarakat, Bab IX Pembiayaan, Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelem bagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Lombok Timur.>
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pernbangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada semua Perangkat Daerah dan lembaga non pemerintah..
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender; .1 BUPATI LOMBOK TIMUR,., DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PENGARUSUTAMAANGENDER, TENTANG· PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR1 NOMOR 2 TAHUN 2020 · BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Eliminationof all form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);,1
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi IW mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 (Concerning Diceimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);,
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);"
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);,
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .,
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 BAB I' KETENTUAN UMUM .1 Pasal 1 J
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur . .1
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom . .1
3.Bupati adalah Bupati Lombok Timur..
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur."
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . .,

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDER• MEMUTUSKAN :• BUPATI LOMBOK TIMUR. danv Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENLOMBOK TIMUR,

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);.1
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);,
6.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten LombokTimur
7.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah pandangan bahwa semua harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati.
11.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki

b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.sinergitas; dan
f.kepastian hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
1. 13.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan lak:i-lak:iyang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
2. 14.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
3. 15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
4. 16.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
5. 17.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang melibatkan stekholder di daerah.
6. 18.Musrenbang reguler dan inklusi adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan regular tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara berbagai pemangku kepentingan pembangunan dengan melibatkan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum marginal untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pelaksanaan PUG di daerah; dan
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan lembaga non pemerintah Ruang lingkup PUG meliputi :
3. a.perencanaan dan penganggaran;
4. b.pelaksanaan;
5. c.koordinasi dan kerjasama;
6. d.partisipasi masyarakat; dan
7. e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II

RUANOLINGKUP

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. BABV PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Dalam upaya percepatan PUG dibentuk Pokja PUG.
(2)Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Poltja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
(3)Susunan keanggotaan Poltja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau organisasi lainnya di luar pemerintah daerah.

Pasal 9

Dalam melakukan analisa gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender.

BAB IV

PERENCANAANDAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggran responsif gender.
(2)Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
2. b.Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Penyusunan perencanaan dan penganggran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

Proses perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui musrenbang reguler dan musrenbang inklusi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Focal Point PUG dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
(2)Focal Point PUG yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas :
1. a.mempromosikan pengarusutamaan gender;
2. b.menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja yang responsif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh jajaran;

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019