DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Nomor: 23
Tahun: 2004
Ditetapkan: 22 September 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. HAK-HAK KORBAN 5. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 6. PERLINDUNGAN 7. PEMULIHAN KORBAN 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN LAIN-LAIN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c.bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d.bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Mengingat : … Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2.Penghapusan …
2.Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3.Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5.Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6.Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1)Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
1. a.suami …
2. a.suami, isteri, dan anak;
3. b.orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
4. c.orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
(2)Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a.penghormatan hak asasi manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.nondiskriminasi; dan
d.perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

a.mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b.melindungi …
b.melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c.menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d.memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual; atau
d.penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

…

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a.pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b.pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2)Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (44)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 01 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (44)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016