DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; C. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan;dan f. Kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH BUPATILOMBOKTIMUR - clan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN LOMBOKTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); r
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); v
8.Peraturan Men Leri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 LenLang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036). ,,, pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga;
5.Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan perrnukiman;
6.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; _
7.Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; -
8.Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; - tipe A, bidangpemerintahanurusanmenyelenggarakan urusan2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

f.Kecamatan. r:

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Lombok Timur merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

BAB II

PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 2

( 1} Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah; r
b.Sekretariat DPRD; .--
c.Inspektorat;
d.Dinas; ,..
e.Badan; dan kearsipan; r-
1. 20.Dinas Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. 21.Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan; tipe B, bidang bi dang perdagangan;
3. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah; r
4. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; ·
5. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan urusan pemerintahan Perdagangan tipe A, pemerintahan bidang pemerintahan bidang menyelenggarakan urusan perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perhubungan; r-
6. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian, serta urusan pemerintahan bidang statistik; ,,.
7. 16.Dinas Perindustrian dan bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa; .
8. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana; r:
9. 14.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan tipe A, bidangpemerintahanurusanmenyelenggarakan lingkungan hidup;
10. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; _
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A,
12. 9.Dinas Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; .,,
13. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
f.Kecamatan terdiri dari: "
1. 1.Kecamatan Selong dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Aikmel dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Masbagik dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Sukamulia dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Sambelia dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Sikur dengan tipe A; -
7. 7.Kecamatan Terara dengan tipe A; -
8. 8.Kecamatan Sakra dengan tipe A; ·
9. 9.Kecamatan Pringgabaya dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Keruak dengan tipe A; ..
11. 11.Kecamatan Jerowaru dengan tipe A;
12. 12.Kecamatan Labuhan Haji dengan tipe A; ·
13. 13.Kecamatan Wanasaba dengan tipe A;
14. 14.Kecamatan Sembalun dengan tipe A;
15. 15.Kecamatan Suralaga dengan tipe A;
16. 16.Kecamatan Sakra Barat dengan tipe A; 1 7. Kecamatan Sakra Timur dengan tipe A;
17. 18.Kecamatan Montong Gading dengan tipe A; '
18. 19.Kecamatan Pringgasela dengan tipe A; dan ...,
19. 20.Kecamatan Suela dengan tipe A. " tipe B, bidangpemerintahanmenyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan. ,.-
e.Badan Daerah Kabupaten LombokTimur terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan; r
4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan; dan .
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keten traman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. -
6. 22.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan petemakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan
7. 23.Dinas Kelautan dan Perikanan Pengisian jabatan kepala perangkat daerah dan kepala unit pelaksana teknis untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan yang setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan .nemenurn persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.> BABVI PEMBIAYAAN

Pasal 6

BABV UNITPELAKSANATEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan. '
(2)Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit pelayanan yang bekerja secara profesional. , Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. e: BABIV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIANTUGAS DAN FUNGSI SERTATATAKERJA

Pasal 4

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 staf ahli. BABIII STAFAHLI

Pasal 3

BAB IX KETENTUANPENUTUP

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lornbok Timur Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 9

( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri yang menangaru Urusan Pemerintahan umum.

(2)Anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Instansi Vertikal Kementerian Dalam Negeri. _

Pasal 10

Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah mi berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Daerah 1n1.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural yang menduduki jabatan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. r: Ka<lis/Kabag Pcngolah PARAF KOORDIN.,' =1 A.-;istcn/1/II/III ~ Kabag IIukum NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 91/2016 r: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6 ROHMAN F Diundangkan di Selong pada tanggal 24 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, .- ~MOCH. ALI BIN DACHLAN Ditetapkan di Selong pada tanggal 24 November 2016 ~BUPATI LOMBOK TIMUR, ef Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…