DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, yang terdiri dari 2 angka perubahan ketentuan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kemba1i;
b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dalam rangka penyesuaian tipe beberapa perangkat daerah dan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATI LOMBOK TIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A; Pasal I Beberapa ketentuan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) diubah sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN LOMBOKTIMUR dan BUPATILOMBOKTIMUR

7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4); menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; A,tipeHidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10.Dinas Lingkungan A,tipePangan

c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. 7.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Ketahanan
10. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 13.Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bereneana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga bereneana;
12. 14.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 15.Dinas Komunikasi, Infonnatika dan Persandian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infonnatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
14. 16.Dinas Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
15. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang usaha keeil dan menengah;
16. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan kearsipan;
18. 20.Dinas Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 21.Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
20. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pemerintahan unsur keuangan;
21. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
22. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Selong tipe A;
2. 2.Kecamatan Aikmeltipe A;
3. 3.Kecamatan Masbagik tipe A;
4. 4.Kecamatan Sukamulia tipe A;
5. 5.Kecamatan Sambelia tipe A;
6. 6.Kecamatan Sikur tipe A;
7. 7.Kecamatan Terara tipe A;
8. 8.Kecamatan Sakra tipe A;
9. 9.Kecamatan Pringgabaya tipe A; unsurpenunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
10. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan
11. 23.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
12. 24.Dinas Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
13. 25.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi BABVA RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Pasa1sA

(1)Pada Dinas Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Pasa1S
(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Telmis sesuai kebutuhan.
(2)Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Dihapus.

3.Di antara Bab V dan Bab VI ditambahkan 1 (satu) bab , yakni Bab VA, dan di antara Pasal S dan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal SA dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Kecamatan Keruak tipe A;
11.Kecamatan Jerowaru tipe A;
12.Kecamatan Labuhan Haji tipe A;
13.Kecamatan Wanasaba tipe A;
14.Kecamatan Sembalun tipe A;
15.Kecamatan Suralaga tipe A;
16.Kecamatan Sakra Barat tipe A;
17.Kecamatan Sakra Timur tipe A;
18.Kecamatan Montong Gading tipe A;
19.Kecamatan Pringgasela tipe A;
20.Kecamatan Suela tipe A;
21.Kecamatan Lenek tipe A. PasallOA

(1)Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilukannya penyesuaian rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus.
(2)Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukan penyesuaian pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional.

5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasall0A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Penyesuaian jabatan dan pengisian pejabat pada perangkat daerah yang baru terbentuk dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalSB Pembentukan rumah soot Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 36 TAHUN 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5 Diundangkan di Selong pada tanggal 7 September 2020 Pasal II Peraturan Daerah In! mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ditetapkan di Selong pada tanggal 7 September 2020

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016