DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Kriteria gangguan; 3. Kewenangan Pemberian izin; 4. Ketentuan Perizinan; 5. Nama, obyek dan subyek retribusi; 6. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin gangguan; 7. Tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur penetapan tarif retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Saat Retribusi Terutang; 11. Masa Retribusi; 12. Sanksi-sanksi; 13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 14. Keberatan; 15. Insentif Pemungutan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Pembinaan dan Pengawasan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staatsblad 1926 Nomor 226) yang dirubah dan ditambah dengan Staatsblad Nomor 449, Staatsblad 1932 Nomor 80 dan 341 dan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 290, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2016;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18.Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, seri D Nomor 10 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lumajang.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
6.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7.Izin Gangguan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang usahanya dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan serta kerusakan lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Kabupaten Lumajang.
8.Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro.
9.Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
10.Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. 4
11.Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lumajang.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.
23.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
26.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strtegis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang yang bersinergi dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
27.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
28.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1)Kriteria Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
1. a.sosial kemasyarakatan; dan
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. 6
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau;
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

(1)Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN GANGGUAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin.
(2)Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
(3)Jangka waktu persetujuan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Izin Gangguan diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu. 7
(2)Rekomendasi dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu merupakan rekomendasi teknis yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan serta Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani koordinator dan anggota.
(3)Dalam hal rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, maka Tim Verifikasi teknis dianggap menyetujui permohonan izin dan Bupati menerbitkan surat keputusan pemberian izin.
(4)Tata cara pelaksanaan kewenangan dan tugas dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemberi izin wajib:

a.menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
b.memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
c.membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d.melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
e.mempertimbangkan peran serta masyarakat di sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f.menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apa bila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
g.memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
h.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i.melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7

(1)Pemohon izin wajib:
1. a.melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
2. b.memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
3. c.menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
4. d.membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan 8
5. e.melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
(2)Pemohon izin mempunyai hak:
1. a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
2. b.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
3. c.memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
4. d.mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, dan ramah;
5. e.menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
6. f.mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 8

(1)Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
(2)Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Permohonan izin Gangguan ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

a.tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…