(1)Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal kebutuhan peralihan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dapat menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kewenangan Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan masa peralihan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
7 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 29 Desember 2021 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 29 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP.19690507 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 308-13/2021 PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF TANGGAL Sekretaris Daerah Asisten Kabag Organisasi Plt. Kabag Hukum 8 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 57 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, beberapa Perangkat Daerah masih memerlukan penyesuaian agar berjalan lebih efektif dan efisien. Memperhatikan kondisi sejak Tahun 2019 terjadi wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 yang melanda seluruh dunia, telah berujung pada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan menfokuskan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah ke dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan itu kemudian berpengaruh pada banyak sektor utamanya perekonomian. Sebagai langkah penanganan mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan terkait pengelolaan keuangan. Salah satunya melalui refocusing anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal ini tentunya berdampak pula pada berkurangnya anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap maksimal dipandang perlu untuk melakukan penghematan/efisiensi dalam hal anggaran melalui penataan kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan penggabungan urusan pemerintahan daerah. Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan, antara lain:
a.penggabungan urusan pangan dengan pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b.penggabungan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dengan perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9 Ketua Bapemperda Kabag. Hukum
c.penggabungan urusan pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d.penggabungan urusan kesehatan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
e.penggabungan urusan sosial dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1