Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
1.Dinas Tipe A terdiri dari:
a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; e) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; f) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; g) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Plt. KABAG. HUKUM KABAG. ORGANISASI h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan; i) Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; j) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; k) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; l) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2.Dinas Tipe B terdiri dari:
a) Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; b) Dinas Pariwisata melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; c) Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; d) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.Dinas Tipe C terdiri dari:
a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Plt. KABAG. HUKUM KABAG. ORGANISASI
e.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan Badan Tipe A yang terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3.Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan Kecamatan Tipe A yang terdiri dari:
1.Kecamatan Lumajang;
2.Kecamatan Sukodono;
3.Kecamatan Padang;
4.Kecamatan Gucialit;
5.Kecamatan Senduro;
6.Kecamatan Pasrujambe;
7.Kecamatan Sumbersuko;
8.Kecamatan Tempeh;
9.Kecamatan Pasirian;
10.Kecamatan Candipuro;
11.Kecamatan Pronojiwo;
12.Kecamatan Tempursari;
13.Kecamatan Kunir;
14.Kecamatan Yosowilangun;
15.Kecamatan Tekung;
16.Kecamatan Rowokangkung;
17.Kecamatan Jatiroto;
18.Kecamatan Randuagung;
19.Kecamatan Klakah;
20.Kecamatan Ranuyoso;
21.Kecamatan Kedungjajang.
Plt. KABAG. HUKUM KABAG. ORGANISASI Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 18 November 2025 BUPATI LUMAJANG, ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 18 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. AGUS TRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 270-7/2025 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kabag. Organisasi Kabag. Hukum Plt. KABAG. HUKUM KABAG. ORGANISASI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Salah satu wujud adaptasi tersebut adalah melalui penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), efektif, dan efisien, serta untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki fokus tugas dan fungsi yang jelas, terukur, dan selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Perubahan substansial dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada dua urgensi utama. Pertama, Penyesuaian dengan Ketentuan yang Lebih Tinggi. Perangkat daerah penyelenggara unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan di Kabupaten Lumajang selama ini terdiri dari 2 Perangkat Daerah dengan nomenklatur Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). BPKD (Badan Pengelola Keuangan Dearah) dan BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah). Hal ini dikarenakan besarnya intensitas fungsi penunjang keuangan di Kabupaten Lumajang sehingga dibentuk 2 Badan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (pasal 9) diamanatkan Plt. KABAG. HUKUM KABAG. ORGANISASI bahwa dalam hal apabila dibentuk dua Badan, maka nomenklatur Badan tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Sehingga perubahan nomenklatur Badan Pengelola Keuangan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pajak Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi. Kedua, Penguatan Fungsi dalam Peningkatan Pendapatan Daerah. Tantangan utama Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan nomenklatur menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah dimaksudkan untuk memperjelas dan memperkuat tugas masing – masing Badan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan yang sesuai dengan kewenangan masing – masing. Hal ini sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk lebih fokus dalam menggali potensi pajak daerah sebagai sumber utama PAD, sekaligus mendorong agar pengelolaan retribusi daerah lebih terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang secara langsung memberikan pelayanan yang menjadi dasar pengenaan retribusi tersebut. Dengan demikian, perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengakselerasi tercapaianya tujuan pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 156