DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17; 2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d diubah; 4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal yakni Pasal 3A; 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dihapus; 6. Ketentuan Pasal 11 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 12 diubah; 8. Ketentuan Pasal 13 dihapus; 9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) diubah sebagai berikut : 4
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
11.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Lumajang.
12.Badan adalah Badan di Kabupaten Lumajang.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lumajang.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
16.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.
17.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang. 5
2.Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari : Dinas Tipe A
1. 1.Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
5. 5.Dinas Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 6
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
11. 11.Dinas Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. 12.Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Tenaga Kerja melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 15.Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Tipe B:
16. 1.Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 3.Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
20. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Tipe C:
21. 1.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 7
22. 2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
e.Badan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Lumajang;
2. 2.Kecamatan Sukodono;
3. 3.Kecamatan Padang;
4. 4.Kecamatan Gucialit;
5. 5.Kecamatan Senduro;
6. 6.Kecamatan Pasrujambe;
7. 7.Kecamatan Sumbersuko;
8. 8.Kecamatan Tempeh;
9. 9.Kecamatan Pasirian;
10. 10.Kecamatan Candipuro;
11. 11.Kecamatan Pronojiwo;
12. 12.Kecamatan Tempursari;
13. 13.Kecamatan Kunir;
14. 14.Kecamatan Yosowilangun;
15. 15.Kecamatan Tekung;
16. 16.Kecamatan Rowokangkung;
17. 17.Kecamatan Jatiroto;
18. 18.Kecamatan Randuagung;
19. 19.Kecamatan Klakah;
20. 20.Kecamatan Ranuyoso;
21. 21.Kecamatan Kedungjajang.
22. 4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8

Pasal 3A

Selain Badan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e dibentuk Badan sebagai berikut :

a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 4 (empat) bidang;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan bencana.
1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat RSD sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

RSUD Dr. Haryoto dan RSUD Pasirian, Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerjanya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
9.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto;
d.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 6 September 2021 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 6 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP.19690507 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 153-4/2021 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kabag. Organisasi Plt. Kabag. Hukum 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada tahun 2016 Kabupaten Lumajang telah menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Selain mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dimaksud, dalam ketentuan peralihan diatur tentang kelembagaan perangkat daerah penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik, perangkat daerah penyelenggara sub urusan bencana daerah dan rumah sakit daerah, untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah dimaksud. Dalam perkembangannya terjadi perubahan ketentuan terkait kelembagaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan diantaranya :
a.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur terkait kelembagaan Inspektorat dan rumah sakit daerah; Pasal 43 ayat (1) mengamanatkan bahwa kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang berada di bawah koordinasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan, bukan lagi berbentuk unit organisasi bersifat fungsional;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
c.Peraturan Menteri terkait pembentukan kelembagaan : 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dalam pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah”. 11 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Pasal 2 (Bab Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BPBD Provinsi Dan BPBD Kabupaten/Kota) mengamanatkan bahwa pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun saat ini terjadi inefesiensi Perturan Daerah karena pembentukan BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan, antara lain:
a.Perubahan nomenklatur Inspektorat;
b.Perubahan nomenklatur Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus;
c.Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
d.Penetapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
e.Pencabutan peraturan daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 3

Cukup Jelas Angka 4

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…