Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
a.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto;
d.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 6 September 2021 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 6 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP.19690507 198903 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 153-4/2021 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kabag. Organisasi Plt. Kabag. Hukum 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada tahun 2016 Kabupaten Lumajang telah menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Selain mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dimaksud, dalam ketentuan peralihan diatur tentang kelembagaan perangkat daerah penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik, perangkat daerah penyelenggara sub urusan bencana daerah dan rumah sakit daerah, untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah dimaksud. Dalam perkembangannya terjadi perubahan ketentuan terkait kelembagaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan diantaranya :
a.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur terkait kelembagaan Inspektorat dan rumah sakit daerah;
Pasal 43 ayat (1) mengamanatkan bahwa kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang berada di bawah koordinasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan, bukan lagi berbentuk unit organisasi bersifat fungsional;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
c.Peraturan Menteri terkait pembentukan kelembagaan :
1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dalam pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah”. 11 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada Pasal 2 (Bab Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BPBD Provinsi Dan BPBD Kabupaten/Kota) mengamanatkan bahwa pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun saat ini terjadi inefesiensi Perturan Daerah karena pembentukan BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan, antara lain:
a.Perubahan nomenklatur Inspektorat;
b.Perubahan nomenklatur Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus;
c.Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
d.Penetapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
e.Pencabutan peraturan daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1